138 Bupati/Walikota, 17 Gubernur Tersangka Korupsi

138 Bupati/Walikota, 17 Gubernur Tersangka Korupsi

Laporan wartawan Kompas.com Carolina Damanik yang dilansir oleh Kompas.com, dari Jakarta tanggal  17/1/2011 lalu menyebutkan 17 orang Gubernur dari 33 orang tersangka KORUPSI, yang sesungguhnya 50% dari jumlah seluruh Gubernur itu telah dinyatakan mengidap penyakit Korup.

Mencengangkan sungguh sangat memperihatinkan apalagi pada bagian lain tulisan yang berjudul ”17 Gubernur Berstatus Tersangka” memberitakan pula bahwa sejumlah 155 orang Kepala daerah di Indonesia telah ikut menjadi terangka kasus KORUPSI, dari jumlah 155 orang Kepala daerah tersebut sudah termasuk Gubernur yang 17 Orang, persisnya mungkin begini :

* Gubernur Kepala Daerah     = 17 Orang dari 33 orang ( 33 Provinsi )

* Bupati/Walikota                      = 138 Orang dari 497 orang ( 497 Kabupaten/Kota )

( Data Wikipedia yang sudah di cocokkan dengan beberapa data lainnya )

Dari jumlah 155 orang yang sudah tersangka tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi kasus Korupsi yang dilakukan oleh Para Kepala Daerah lainnya yang berlum terendus oleh pihak-pihak yang berwajib, karena belum di laporkan oleh masyarakatnya, atau mungkin juga masih dalam tahapan investegasi dari pihak-pihak yang berwajib secara secret.

Untuk itu mari kita simak apa Kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ( Mantan Gubernur Sumatra Barat ) ini kepada Tempo.com :  Saat ini ada 17 gubernur tersangka, termasuk Gubernur Bengkulu. Dua malam lalu saya sudah tandatangani surat (penonaktifan). Mudah-mudahan dua tiga hari ke depan dari Presiden bisa segera keluar surat untuk dinonaktifkan,” katanya dalam rapat kerja dengan DPD RI, Senin (17/1/2011).

APA PENYEBAB TERJADINYA KASUS KORUPSI

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam beberapa perbincangannya dengan sejumlah  Kepala Daerah, bahwa biaya politik untuk menang sebagai Kepala Daerah memang tidak sedikit, sekitar 60 milyar s/d 100 milyar. Itu berarti salah satu penyebab utama korupsi semakin berkembang biak di wilayah rupublik yang subur ini, adalah karena biaya transaksi politik yang sangat mahal dalam pasar demokrasi.

SOLUSINYA

Melihat fakta bahwa tingkat korupsi berbanding lurus dengan tingkat biaya kampanye, yaitu semakin besar biaya kampanye yang dikeluarkan setiap kandidat dalam pemilukada semakin besar juga peluang korupsinya, maka sangat tepat ketika mendirikan SIPIL INSTITUT, karena salah satu konsistensi yang akan dilakukan adalah bagaimana memperkenalkan berpolitik dengan biaya murah kepada politisi. Jadi kehadiran SIPIL INSTITUT merupakan solusi cerdas mengurangi biaya politik yang bisa berdampak mengurangi tingkat nafsu pejabat untuk korupsi.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.