BELAJAR DARI JOKOWI

Oleh : Ruslan Ismail Mage, Direktur Eksekutif Sipil Institut

“Setiap nama memiliki energi yang akan bergerak secara alami ketika kita memuliakan pemiliknya. Mantan presiden Amerika Serikat Theohodore Roosevelt mengatakan “Mengingat nama pemilih adalah kecakapan negarawan, melupakannya adalah suatu kecerobohan”.

Jauh sebelum itu para filsuf telah mengajarkan mengenai jalan untuk melakukan hubungan dengan sesama manusia selama ribuan tahun lamanya. Ajaran ini sama tuanya dengan sejarah manusia. Zoroaster di depan pengikutnya mengajarkan ajaran ini tiga ribu tahun yang lalu di Persia. Konfusius mengajarkannya di Cina dua puluh empat abad yang lalu. Lau Tse, pendiri Taoisme mengajarkanya juga di hadapan pengikutnya di Lembah Han. Budha mengajarkanya di tepian sungai Gangga lima ratus tahun sebelum Masehi. Kitab Suci agama Hindu mengajarkannya ribuan tahun sebelumnya. Yesus mengajarkannya juga di bukit Yudea Sembilan belas abad yang lalu. Terlebih kitab suci Alqur’an lewat Nabi Muhammad mengajarkannya melalui pemahaman “Hablulminallah dan hablulminannas”.

Pesan yang ingin disampaikan adalah “Perlakukan orang lain seperti yang kita inginkan orang lain perlakukan kepada kita, sebalikinya jangan perlakukan orang lain sebagaimana kita tidak menginginkan orang lain perlakukan kepada kita”. Para pencerah dunia seperti dijelaskan di atas telah mengajarkan bahwa satu-satunya cara mendapatkan pengaruh paling dahsyat adalah menempatkan setiap orang itu penting tanpa melihat status, latar belakang dan segala atribut yang melekat pada diri seseorang. Inilah sebenarnya inti ajaran silaturahmi yang menekankan kepada manusia untuk saling bertegursapa kejalan yang benar, karena sesungguhnya rejeki berada di wilayah silaturahmi.

Entah Jokowi pernah membaca buku Dale Carnegie yang berjudul “How to Enjoy your Life and your Job” yang pasti cara berkomunikasi serta sikap dan perilakunya selama memasuki wilayah politik sinergis dalam buku itu. Inilah kemudian yang saya sebut dalam buku Industri Politik sebagai cara cerdas investasi politik memenangkan perebutan kekuasaan. Investasi politik itu diawali dengan investasi sosial (komuniasi, etika dan perilaku) yang mengedepankan  nilai-nilai humanisme menyentuh hati. Politik di era demokrasi liberal itu mahal, tapi bagi orang yang memahami cara cerdas investasi politik maka politik itu bisa menjadi sangat murah.

Kemenangan Jokowi pada putaran pertama pemilihan gubenur DKI Jakarta telah memutarbalikkan semua hasil survey di Indonesia yang diprediksi akan takluk pada calon incumbent Fausi-Nara. Benar kata Machiavelli bahwa berbicara masalah politik adalah berbicara masalah fakta bukan isu-isu yang sifatnya abstrak. Pasangan Jokowi-Ahok telah menjawab isu-isu politik berbau SARA yang mendeskreditkan dirinya dengan fakta perolehan suara yang hampir memaksa pemilukada DKI Jakarta hanya berlangsung satu kali putaran. Jokowi tidak datang ke Jakarta membawa ambisinya menjadi penguasa, tetapi datang menyelami jiwa, memahami pikiran, dan menjemput impian rakyat Jakarta, untuk kemudian direkontruksi ulang dalam visi dan misinya. Berikut beberapa pelajaran dari Jokowi yang dicacat Sipil Institut.

Pelajaran pertama. Pemilukada DKI Jakarta 2012 telah memperlihatkan pertarungan konsep pemasaran politik versus konsep investasi politik. Pasangan incumbent Fausi-Nara yang memakai konsep pemasaran politik dengan mengandalkan kemasan pencitraan jelang pelaksanaan pemilukada, dan lalai memperbaiki kinerjanya dalam memenuhi janji politiknya pada rentang waktu empat tahun periode kekuasaannya, terbukti tidak bisa lagi menyentuh hati rakyat Jakarta. Disisi lain pasangan Jokowi-Ahok yang sejak awal memasuki wilayah politik keduanya sudah fokus melakukan investasi politik yang mengedepankan kinerjanya. Jokowi mempertahankan konsistensinya terus menjalankan silaturahmi dengan mendatangi rakyat dengan tampilan yang familiar dan komunikasi verbal yang menyentuh hati rakyat dengan makan di warteg misalnya. Inilah pesan bijak Theodore Roosevelt yang wajib dimaknai politisi “Jangan pernah meminta tolong kepada rakyat sebelum engkau menyentuh hatinya”. Ini namanya investasi politik yang menjual kualitas isi bukan kemasan. Beda dengan pemasaran politik yang lebih cenderung menjual kemasan untuk pencitraan. Dalam teori periklanan di sebut “Hanya sekali mampu membohongi konsumen, tidak untuk kedua kalinya” dan ternyata rakyat Jakarta sudah menjadi pemilih kalkulatif yang tidak mau dibohongi lagi dengan kemasan menarik tetapi isinya lebay.

Pelajaran kedua, Jokowi dengan segala kelebihan dan keterbatasanya mematuhi minimal dua hukum kepemimpinan, yaitu hukum proses dan hukum navigasi. Hukum proses menekankan “Tidak ada kemenangan dalam sehari, tidak ada keberhasilan dalam semalam”. Sebagai seorang pemimpin, jauh sebelum sukses menjadi walikota dua periode di Kota Solo dan kemudian hijerah memenangkan putaran pertama pemilukada DKI Jakarta, Jokowi sudah berproses lama secara sistematis melakukan investasi sosial di tengah masyarakatnya. Jadi tidak benar kalau lawan politiknya menyebut Jokowi tidak mampu menyelesaikan persoalan Jakarta dengan alasan  permasalahan di Kota Solo tidak sama di Kota Jakarta. Permasalahan seluruh kota sama saja yaitu masalah manusia, yang permasalahannya harus diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan bukan dengan pendekatan kekuasaan.

Sementara hukum navigasi mengatakan “Setiap orang bisa mengendalikan kapalnya, tapi hanya seorang pemmpin yang bisa menentukan arahnya”. Dalam konteks ini Jokowi selalu konsisten menentukan arah perjuanganya untuk memberdayakan segala potensi rakyat.  Ketika berkuasa tetap konsisten dengan arah perjuanganya menjadi pemimpin untuk rakyatnya, bukan pemimpin untuk kelompok atau koalisi partai pegusungnya. Menurut John C. Maxwell dalam bukunya “Laws of Leadership” hampir semua pemimpim besar rontok di tengah jalan karena mengabaikan dua hukum ini, dan Jokowi mematuhinya.

Pelajaran ketiga. Jokowi tanpa sadar menggunakan “teori memancing” Dale Carnegie yang dikontruksi ulang oleh Sipil Institut menjadi teori memancing dalam pemilu. Teori ini mengatakan “Setiap liburan saya pergi memancing, tetapi secara pribadi sangat suka strawberry, entah apa alasannya ikan suka sekali pada cacing. Ketika sedang memancin tidak memikirkan apa yang saya suka tetapi memikirkan apa yang disuka ikan. Kalau ingin mata pancingku dimakan ikan maka saya tidak memberi umpan strawberry, tetapi cacing”. Inilah yang dilakukan Jokowi ketika bersilaturahmi dengan rakyat. Jokowi tidak menceramahi rakyat untuk memilihnya, tetapi mendengarkan apa keinginan rakyat untuk kemudian berjuang bersama mewujudkan kininginan rakyat. Dua bulan waktu digunakan untuk mendengarkan keinginan rakyat terbukti jauh lebih ampuh dibandingkan empat tahun dipergunakan untuk menceramahi rakyat.

Pelajaran keempat. Jokowi mematahkan teori kepura-puraan Machivelli. Machiavelli mengatakan seorang politisi harus pintar hidup dalam dunia kepura-puraan dan serba tiba-tiba. Pura-pura menyumbang ke Pondok Pesantren, pura-pura rajin ke Masjid, pura-pura gemar bersedekah ke fakir miskin. Tiba-tiba alim dan familiar menyapa tetangga, tiba-tiba gampang menebar senyum dan melambai rakyat. Semua serba pura-pura dan tiba-tiba karena ada maunya. Jokowi tampil apa adannya sebagaimana rakyat hidup apa adanya. Cara berkomunikasi serta etika dan perilakunya mengalir secara alami tanpa ada kepalsuan. Jauh dari sikap kepura-puraan dan serba tiba-tiba sebagaimana politisi pada umumnya. Bisa jadi Jokowi sangat memaknai nasehat Filsuf Prancis abad 14 Nicholas de Farand yang mengatakan “Membangun negara dengan penuh kepalsuan dan kebohongan adalah laknat bagi peradaban masa depan negeri”.

Rakyat sebagai pemilik suara di DKI Jakarta harus bisa membaca isyarat alam, bahwa alam telah mengiri Jokowi untuk menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Karena ini kehendak alam, maka tidak ada lagi yang bisa membendung kemenangan Jokowi menjadi pemimpin di DKI Jakarta. Satu-satunya yang bisa menghentikan langkah Jokowi menuju DKI 1 adalah kecerdasan memanipulasi, karena tidak ada pemilu tanpa manipulasi. Untuk mewaspadai manipulasi, tim sukses Jokowi harus melipatgandakan saksinya untuk menghadapi putaran kedua. Karena ada kemungkinan ‘politik transaksional’ di putaran kedua akan bergeser dari wilayah pemilih ke wilayah semua institusi yang terlibat langsung dalam proses pemilukada DKI.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.