Demokrasi dalam Perspektif Tukang Ojek

Demokrasi dalam Perspektif Tukang Ojek

Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif SIPIL INSTITUT)

 

Seorang tukang ojek menyentuh kesadaran intelektual saya ketika mengatakan “satu-satunya keuntungan rakyat kecil dalam proses demokrasi adalah ketika berteriak tidak ditangkap”. Pernyataan spontanitas ini memaksa saya harus melakukan pengembaraan litaratur lagi untuk mencari pembenaran secara teoritis. Hal ini menjadi penting, karena suatu realitas sosial politik ketika ditunjang oleh suatu teori, bisa menjadi kajian ilmiah bagi seorang intelektual dalam merumuskan suatu masalah.

Sejak kelahiran demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan di samping dua pendahulunya monarki dan oligarki, pemikir Yunani sudah menjelaskan bahwa  demokrasi bukanlah terbaik dari sistem pemerintahan yang ada sepanjang sejarah, tetapi demokrasi merupakan yang buruk dari yang terburuk. Maksudnya, karena tidak ada lagi yang lebih sedikit buruknya, maka serta-merta demokrasi menjadi inspirasi bagi penghayal kebebasan untuk diperjuangkan.

Alasan sederhananya kenapa pemikir Yunani mengatakan demokrasi buruk, karena mana bisa orang banyak memimpin orang sedikit, mestinya yang dipimpin itu orang banyak. Lebih sederhananya lagi, kalau orang banyak berebut semua menjadi pemimpin pasti akan melahirkan konflik berkepanjangan yang melibatkan dan mengorbankan rakyat kecil. L ihatlah konflik berkepanjangan di Irak setelah Amerika Serikat memaksakan proses demokratisasi di negara minyak itu. Konflik juga terus di produksi di Afganistan, Pakistan, dan beberapa negara pecahan Uni Soviet dan Yugoslavia. Perkembangan terakhir, bagaimana Thailand lumpuh total ketika sekitar 10.000 pemrotes berupaya menggulingkan pemerintah.

Itulah yang terjadi di negara-negara yang sedang melakukan pembangunan  sistem politiknya menuju tahap demokrasi subtansial, yang selalu diikuti fenomena “migrasi kekerasan”. Kalau sebelumnya kekerasan hanya dimonopoli militer atas nama negara, maka dalam proses demokratisasi kekerasan sudah diambil alih oleh rakyat. Atas nama kebebasan setiap orang atau kelompok bebas membentuk pasukan sendiri untuk memperjuangkan ambisinya. Kelompok-kelompok militan muncul di hampir setiap sudut-sudut desa menuntut hak-haknya tanpa memperhatikan hak orang lain.

Lalu bagamana di Indonesia? Kita wajib bersyukur karena walaupun proses demokratisasi secara tidak langsung juga memproduksi konflik di beberapa daerah, tetapi masih dalam batas-batas dinamika demokrasi yang tidak membahayakan eksistensi negara kesatuan. Namun disisi lain harus juga diakui bahwa dalam memasuki usia 10 tahun proses demokratisasi, rakyat belum tahu apa manfaat yang telah didapat dalam kaitan perbaikan tarap hidupnya.

Kalau mau mengacu kepada pendapat Machiavelli yang mengatakan “berbicara politik adalah berbicara realitas” maka bisa jadi benar persepsi tukang ojek tentang proses demokratisasi di republik ini. Karena suatu realitas tidak terbantahkan pasca reformasi, kehidupan rakyat bukannya tambah membaik, tetapi justru semakin terjerumus dalam penderitaan. Pengangguran diprediksi mencapai dua juta orang.

Secara ekonomi, daya beli rakyat semakin menurun (rupiah tidak pernah lagi mencintai mereka). Secara politik, rakyat hanya dijadikan komoditas dagangan yang selalu dibohongi, terlebih menjelang pemilu. Secara sosial, rakyat semakin terpinggirkan dari tanahknya sendiri oleh pemilik modal. Secara budaya, rakyat semakin tidak berdaya menghadapi perilaku konsumerisme penganut budaya hedonisme. Secara hukum, rakyat semakin jauh dari rasa kedilan yang selalu berpihak kepada kelompok elite.

Republik ini menjadi semakin ironi. Kekerasan semakin mudah terjadi di tengah budaya ramah tamah, penyakit busung lapar semakin tumbuh di republik petani, minyak tanah semakin langkah di tengah membanjirnya penyeludupan, krisis listrik terjadi akibat kurangnya pasokan batu bara di tengah peningkatan eksportir batu bara, pabrik pupuk semakin mengurangi produksinya karena kekurangan pasokan bahan baku gas di tengah gencarnya produsen gas menjualnya ke luar negeri.

Jadi dalam proses demokratisasi yang sedang berlangsung di republik ini, keuntungan rakyat apa? Bisa jadi benar kata tukang ojek di atas, keuntungannya cuma satu “ketika ramai-ramai berkumpul berteriak tidak ditangkap”. Lalu siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah kelompok elite, seperti anggota DPR yang anggarannya tahun 2009 dinaikkan lagi Rp 300 miliar, yaitu Rp 2,021 triliun dari sebelumnya tahun 2008 sebesar Rp 1,7 triliun. Kalau begitu ganti saja konsep dasar demokrasi dari semula mengatakan “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat” menjadi “dari rakyat oleh rakyat untuk kelompok elite”.

Untuk mencari pembenaran persepsi tukang ojek di atas, kita coba memaknai pendapat mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad, yang suatu waktu mengatakan “kalau saya disuruh memilih antara hidup dalam suasana demokrasi tetapi sulit mencari makan, dengan hidup dalam situasi hak-hak pribadi dibatasi tetapi bisa kerja, gampang cari makan, masih bisa nabung, maka saya lebih memilih hidup dengan beberapa hak-hak pribadi saya dibatasi”. Statemen Mahatir ini menarik untuk dimaknai karena bisa jadi banyak benarnya.

Karena itu, bagi rakyat tidak pernah mempersoalkan bentuk pemerintahan, apakah mau demokrasi atau otoriter. Secara sederhana negara ideal bagi rakyat hanya tiga persyaratannya. Pertama, ada rasa aman bepergian meninggalkan keluarga bekerja mencari nafkah. Kedua, memiliki daya beli dalam menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Ketiga, adanya perlakuang yang sama di depan hukum. Logika sederhana bisa menangkap tiga syarat itu, karena buat apa demokrasi kalau kerusuhan mudah meledak, susah mencari pekerjaan, dan susah mencari makan.

Itu berarti ada juga benarnya pendapat tukang ojek tersebut! Karena bertanya tentang apakah ada keuntungan demokrasi kepada rakyat, tentu berbeda jawabannya ketika bertanya kepada anggota DPR. Dampak demokrasi atau pelekasanaan martabat manusia dalam demokrasi, itu dikaitkan dengan perasaan masing-masing orang. Apakah orang merasa diuntungkan atau dikorbankan dalam proses demokratisasi hanya orang yang bersangkutan merasakannya. Menutup tulisan ini, kita pinjam pepatah orang Mongol yang mangatakan “orang bijak berbicara tentang gagasan, para intelektual berbicara tentang fakta-fakta, dan rakyat biasa berbicara tentang apa yang mereka makan”.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.