Demokrasi Tanpa Perempuan Bukan Demokrasi

Pemilu 2014 akan menjadi panggung politisi perempuan kalau bisa dimaksimalkan segala potensi yang dimiliki. Saat yang bersamaan hanya akan menjadi penonton di pinggir lapangan kalau tidak memanfaatkan waktu yang tersisa untuk belajar strategi pemenangan pemilu, terlebih hanya mengandalkan konsep pemasaran politik yang mengedepankan pencitraan.

Untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, hampir semua partai politik bergerilya mencari dan melamar perempuan yang dianggap memiliki integritas dan nilai jual di tengah masyarakat. Peluang yang diberikan konstitusi ini harus dimaksimalkan caleg perempuan untuk terus belajar meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelataihan atau pembekalan politik yang ditawarkan beberapa institusi yang selama ini vokus melakukan permberdayaan politik perempuan.

Memasuki bursa demokrasi 2014, Kantor Pemberdayaan Perempuan Sumatera Barat dan KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) terus melaksanakan pembekalan politik kepada politisi perempuan di beberapa daerah. Sipil Institut yang selama ini vokus memperkenalkan strategi investasi politik (berpolitik dengan biaya murah) telah menjadi mitra kedua lembaga itu dalam meningkatkan pemberdayaan politik perempuan menuju pemilu 2014.

Sipil Institut bersama anggota KPPI kota Pariaman sesaat setelah memberi pemkelan Strategi Investasi Politik Perempuan Mnuju Pemilu 2014

Sipil Institut bersama anggota KPPI kota Pariaman sesaat setelah memberi pemkelan Strategi Investasi Politik Perempuan Mnuju Pemilu 2014

Menuju pemilu 2014, Sipil Institut sebagai konsultan investasi politik terus melakukan roatshow ke beberapa daerah menggelar pembekalan politik kepada politisi perempuan untuk meningkatkan elektabilitas caleg perempuan. Ada dua alasan penting Sipil Institut vokus dalam pemberdayaan politik perempuan. Pertama, tantangan politisi perempuan jauh lebih berat dibanding politisi lelaki. Tantangan terberatnya adalah pemilih perempuan kurang atau tidak mau memilih caleg perempuan. Kedua, karena salah satu indikator perkembangan demokrasi dalam suatu negara adalah memaksimalkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Demokrasi tanpa perempuan bukan demokrasi.

Pertanyaan kemudian yang harus dikedepankan, perempuan seperti apa? Yang pasti bukan perempuan seperi Angelina Sondakh, Miranda Gultom, Nunun Nurbaeti, Wa Ode Nurhayati, Malinda Dee, dan Mindo Rosalina Manulang. Negeri kaya berlebel Negara gagal ini membutuhkan perempuan tangguh seperti RA Kartini.

Kalau Kartini dulu dikenal sebagai pejuang hak-hak dan emansipasi perempuan  serta kesetaraan gender, maka Kartini-Kartini saat ini harus menjadi pejuang dan pembebas bangsa Indonesia dari belenggu dan jeratan korupsi. Semua politisi perempuan wajib  membumikan sikap perlawanan terhadap mentalitas dan perilaku korup. Alasan perjuangan gigih Kartini perlu dikontekstualisaikan ke dalam diri setiap caleg perempuan untuk melawan korupsi.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.