Golkar & PKS Sesungguhnya Bermain di Dua Kaki

Menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 April mendatang, suara Setgab Partai Koalisi masih belum kompak. Fraksi Golkar masih menunggu arahan Sang Ketua Umum. Sedangkan FPKS baru akan bersikap di menit akhir. Kedua partai ini dinilai bermain di kedua kaki dalam kasus BBM. “Golkar dan PKS ini sesungguhnya bermain di dua kaki. Kaki pertama mereka melihat reaksi publik atas putusan menaikkan BBM. Kaki yang kedua, harus berada di koalisi. Jika ada opsi keputusan diserahkan ke pemerintah mereka ibaratnya cuci tangan dengan menyerahkan dampak politik kenaikan tersebut ke pemerintah,” kata pengamat politik AAGN Ari Dwipayana.

Berikut ini wawancara detikcom dengan akademisi Universitas Gajah Mada ini, Rabu (28/3/2012):

Menurut Anda, apakah Paripurna DPR pada Jumat (30/3) akan berujung voting?

Kemungkinan besar akan dilakukan voting secara terbuka. Ini juga sangat penting untuk memberikan kejelasan posisi dari partai-partai. Bagaimana konstelasi politiknya. Kan jelas ada tiga fraksi yang secara terbuka menolak kenaikan harga BBM. PDIP, Gerindra, dan Hanura.

Tapi ada juga partai yang secara kuat mendukung kebijakan pemerintah seperti Demokrat, PPP, PAN dan PKB. Yang belum jelas itu posisi dua partai yang sampai saat ini kita tidak tahu apakah posisinya akan menolak, Golkar dan PKS.

Golkar dan PKS menentukan konstelasi di DPR?

Dua partai ini akan sangat menentukan konstelasi suara di DPR nanti. Apalagi Golkar berpretensi untuk menolak. Ini tentu saja akan kita lihat konstelasi dalam hari-hari terakhir ini. Apakah Golkar dalam posisi menolak atau menerima dengan syarat.

Menerima dengan syarat bagaimana?

Masing-masing partai memiliki logika kepentingan sendiri. Mungkin saja nanti muncul opsi jalan tengah. Misalnya keputusan menaikkan BBM diserahkan penuh kepada pemerintah. Kalau opsi ini ditawarkan ada kemungkinan partai yang wait and see akan mendukung itu.

Mengapa?

Karena ini akan memindahkan beban politik dari DPR ke pemerintah. Jadi opsi untuk memutuskan kenaikan bukan di DPR. Golkar dan PKS ini sesungguhnya bermain di dua kaki. Kaki pertama mereka melihat reaksi publik atas putusan menaikkan BBM.

Kaki yang kedua, harus berada di koalisi. Jika ada opsi keputusan diserahkan ke pemerintah mereka ibaratnya cuci tangan dengan menyerahkan dampak politik kenaikan tersebut ke pemerintah.

Apakah ada kemungkinan pembangkangan dalam voting?

Meskipun terbuka tidak menutup kemungkinan ada pembangkangan. Partai putuskan A, beberapa anggotanya memilih opsi lain. Seperti misalnya terjadi pada voting saat kasus Century dan hak angket mafia pajak. Di sini arahan partai sangat menentukan. Tetapi untuk Partai Golkar, keputusan anggota berbeda dengan suara partainya agak tipis kemungkinannya.

(vit/nwk)

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.