INFLASI POLITISI

Ruslan Ismail Mage
(Direktur Eksekutif Sipil Institut)

Tahun 2013 sebagai tahun politik sudah memasuki bulan ke empat dalam menuju bursa demokrasi terbesar Republik ini pada Pemilu tahun 2014. Di bulan ke empat ini semua perusahaan (Partai Politik-red) sedang membuka lowongan pekerjaan dan menyeleksi pelamar yang berminat bergabung dalam industri politik. Setiap perusahaan bebas membuat kreteria yang harus dipenuhi pelamar, tetapi pada intinya hanya ada tiga kriteria utama yang bisa mewakili persyaratan lainnya, yaitu kejujuran, integritas, dan loyalitis ke perusahaan.

Dalam konteks partai politik yang sekarang sedang menyeleksi caleg, juga mengedepankan pentingnya nilai-nilai kejujuran, integritas, dan loyalitas kepada setiap kadernya. Namun tidak cukup hanya ketiga nilai itu, karena untuk menjadi caleg harus memiliki minimal lima modal dasar untuk menggapai kursi  parlemen.

Kelima modal dasar itu adalah : Pertama, popularitas (terkait dengan tingkat pengenalan masyarakat terhadap calon). Kedua, elektabilitas (keinginan masyarakat untuk memilih calon). Ketiga, moralitas dan integritas (terkait perilaku dan kejujuran yang ditunjukkan calon). Keempat, dana kampanye (kemampuan keuangan calon untuk memobilisasi dukungan). Kelima, mesin parati politik dan tim sukses caleg (dukungan organisasi untuk mebolisasi dukungan.

Tiga nilai utama plus lima modal dasar yang harus dimiliki caleg dalam menggapai kursi parlemen itu nampaknya hanya sebatas normatif saja yang cenderung diabaikan oleh politisi instant yang banyak tergoda dengan pola hidup hedonisme para anggota dewan selama ini. Terbukti animo dan respon masyarakat membeludak melamar menjadi bacaleg (bakal caleg) tanpa mempertimbangkan lagi kemampuan yang dimiliki.

Disatu sisi ini isyarat perkembangan demokrasi dengan banyaknya rakyat ingin berpartisipasi memberi kontribusi membangun bangsanya. Namun disisi lain menjadi persoalan kalau antusiasme begitu besar itu berbanding terbalik dengan rendahnya tingkat kualitas caleg. Lebih menambah persoalan lagi kalau sistem rekruitmen partai politik mengabaikan “sistem meritokrasi” yang menekankan pemilihan atau penempatan orang disesuaikan dengan kemampuan, keahliannya, dan profesionalismenya.

Mengabaikan sistem meritokrasi dengan tetap mengedepankan sistem relasi dalam rekruitmen caleg menjadi pemicu utama terjadinya inflasi politisi di negeri ini. suatu kondisi dimana jumlah kuantitas politisi jauh lebih banyak dari kebutuhan, sementara secara kualitas tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Jelang pemilu 2014 bermunculan ribuan politisi instant yang tidak memiliki kualitas dan miskin wawasan menyerbu pasar demokrasi Indonesia.

Menurut data kompas.com, bila setiap partai politik dari 12 peserta Pemilu memaksimalkan pengisian calon anggota DPR di 77 daerah pemilihan, akan ada 6.720 caleg yang berkompetisi menuju Senayan. Bila digabung dengan jumlah caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, setiap parpol harus menyiapkan sekitar 20.000 caleg. Untuk 12 parpol saja, diperlukan 240.000 orang tokoh untuk menjadi caleg. Sementara KPU (Komisi Pemilihan Umum) menyatakan Pemilu 2014 hanya akan menghasilkan sebanyak 20.257 anggota dewan. Perinciannya, jumlah kursi DPR tetap sama 560 kursi, untuk DPRD Provinsi sebanyak 2.137 kursi atau naik 129 kursi, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 17.560 kursi atau naik 1.215 kursi.

Data ini menunjukkan bahwa 20.257 kursi parlemen yang tersedia diseluruh Indonesia akan diperebutkan minimal 240.000 orang. Dikatakan minimal karena ini angka hasil seleksi caleg yang diajukan partai politik ke KPU diluar ratusan ribu bacaleg yang melamar. Bisa dibayangkan berapa banyak jumlah selisih antara kebutuhan dengan peminat.

Pasca reformasi evoria demokrasi yang berlebihan dan cenderung tidak terkendali dalam eskalasi pasar demokrasi Indonesia menjadi penyebab awal munculnya infalasi politisi setiap jelang pemilu. Inflasi politisi yang kemudian mengabaikan sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan-jabatan politik berimplikasi pada amburadulnya sistem tata kelola pemerintahan dan negara

Inflasi politisi dapat dilihat dari beberapa indikator seperti (1) kegaduhan politik nasional untuk hal yang tidak subtansial, (2) sampai Maret 2013 sudah 290 kepala daerah dan 2553 anggota dewan terjerat korupsi, (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mestinya jadi acuan standar tata kelola pemerintahan, termasuk pengawasan oleh legislatif, hanya jadi lembar regulasi mati, (4) berubahnya demokrasi menjadi mobokrasi di beberapa pemilukada, (e) terjadinya defisit infrastruktur publik, (5) dipertontonkannya libido rangkap jabatan, (6) bedanya kata dengan perbuatan atau gemar menjilat luda sendiri.

Menyedihkan, tetapi itulah realitas politik yang dihadapi negeri ini. Inflasi politisi yang selama ini terjadi setiap jelang Pemilu menyebabkan kekuasaan politik konstitusional yang dilahirkan elektoral supermahal sejauh ini terbukti tidak memberi dampak makro pada perbaikan kualitas kehidupan rakyat. Justru sebaliknya negeri ini semakin mendekati nagara gagal. Rilis Indeks Nagera Gagal 2012 oleh The Fund for Peace menempatkan Indonesia termasuk negara rentan gagal.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.