Kampus, Akademikus dan Politikus

Kampus, Akademikus dan Politikus

Israr Iskandar (Pengajar Fakultas Ilmu Budaya Unand)

Jika politik dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kekuasaan, perguruan tinggi di Indonesia tentu saja bukanlah wilayah yang steril dari politik. Sejarah juga menunjukkan kampus-kampus kita sering bersentuhan langsung dengan politik kekuasaan di luar kampus, mulai masa awal Kemerdekaan, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Orde Baru hingga Era Reformasi.

Kepolitikan di perguruan tinggi paling tidak dilihat dari tiga konteks: mahasiswa, pimpinan kampus dan interaksi politik civitas akademik ke luar kampus. Politik di kalangan mahasiswa tidak hanya terkait dengan perebutan pengaruh antar-elemen mahasiswa untuk jabatan-jabatan di organisasi mahasiswa intrakampus, misalnya BEM dan UKM, tetapi juga organisasi-organisasi ekstrakampus, seperti HMI, IMM, PMII, KAMMI, GMNI, PMKRI, dan GMKI.

Politik kemahasiswaan juga terkait proses interaksi mereka dengan kebijakan publik di dalam maupun luar kampus. Unjuk rasa mahasiswa memprotes suatu aturan rektor, misalnya terkait pembatasan kreativitas mahasiswa, merupakan salah satu aktualisasi politik kemahasiswaan (atas kebijakan internal) kampus. Sedangkan protes mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah daerah, misalnya terkait penyalahgunaan APBD, merupakan salah satu bentuk aktualisasi politik mahasiswa ke luar kampus.

Pemilihan pimpinan perguruan tinggi, khususnya pemilihan rektor dan dekan, juga merupakan permainan kekuasaan yang niscaya di kampus-kampus kita. Di sejumlah kampus negeri (khususnya di bawah Kemendikbud maupun Kemenag) kompetisi politik bahkan berlangsung vulgar. Pemilihan rektor tak ubahnya seperti pilkada. Dalam banyak kasus,  prosesnya tak lagi soal adu visi dan misi kandidat memajukan kampus mereka, namun telah menjadi arena politik praktis. Pencitraan absurd, uang, dan intrik kekuasaan telah pula mewarnai proses pemilihan petinggi kampus.

Selain unsur mahasiswa di atas, elemen pimpinan, dosen dan bahkan  alumni, bisa juga terlibat interaksi politik dengan kekuasaan di luar perguruan tinggi. Dari sudut kepentingan publik, interaksi-interaksi politik itu bisa berdampak positif maupun negatif. Kalau pimpinan kampus atau individu dosen (dalam kapasitas sebagai pengamat yang dinilai kompeten) aktif melancarkan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang umpamanya, hal itu tentu bisa dinilai sebagai salah satu bentuk kontribusi positif bagi kepentingan umum.

Sebaliknya, kalau pimpinan kampus atau individu dosen ”berkolaborasi” dengan kebijakan antipublik, umpamanya dalam statusnya sebagai konsultan tertentu, maka hal itu bisa dinilai merugikan kepentingan masyarakat. Di sinilah sebenarnya makna berat dan prinsipilnya tugas moral kaum intelegensia kita, termasuk yang berdiam di perguruan tinggi. Padahal, jika mereka diam saja melihat (apalagi mendukung) suatu kebobrokan di masyarakat atau pemerintahan, seperti pernah dikatakan Bung Hatta (1957), maka ia sebenarnya telah berkhianat pada kemanusiaan yang semestinya ia tegakkan.

Pelbagai bentuk interaksi kaum akademikus dengan dunia politik seperti itu memang telah menjadi rutinitas di Indonesia dari dulu hingga kini. Tak dipungkiri, kampus adalah bagian dari sejarah pelbagai perubahan dan perjuangan (politik) di negeri ini. Tapi mungkin juga pertimbangannya, karena warga kampus pada dasarnya adalah juga ”hewan politik”, sekalipun dengan kadar ”penciuman” politik yang berbeda-beda satu sama lain.

Persoalannya kemudian, adakah semua itu membuat dunia perguruan tinggi kita bertambah maju, bahkan lebih maju dari universitas-universitas di negeri tetangga? Tentu saja jawabannya: kondisi kita masih jauh. Universitas-universitas kita dianggap masih ketinggalan (dalam banyak indikatornya, seperti publikasi ilmiah internasional, aktivitas ilmiah di internal kampus) dibandingkan universitas-universitas di negeri-negeri jiran, misalnya Singapura, Malaysia dan Thailand.

Tentu saja dalam konteks ini, jangan sampai kepolitikan orang-orang kampus (ke dalam dan ke luar) justru menjadi penghambat kemajuan lembaga ilmiah ini di bidang pengajaran, penelitian dan kontribusi positifnya bagi masyarakat, negara dan kemanusiaan universal. Segala bentuk jeratan, termasuk jeratan politik, yang menghambat kemajuan perguruan tinggi harus ditanggalkan.

Sekalipun dengan kadar berbeda-beda, tapi jeratan atas kemajuan kampus itu bisa muncul dari kepolitikan pada aras mahasiswa, pimpinan kampus maupun interaksi akademikus ke luar kampus. Politik dunia kemahasiswaan, misalnya, tidak boleh sampai menihilkan keharusan prestasi akademik kalangan intelektual muda dan calon pemimpin masa depan ini. Istilahnya, aktivisme jalan, IPK oke, dan nama kampus juga menjadi harum karena prestasi riil akademis mahasiswanya. Jangan sampai suatu kampus terkenal karena hanya tawurannya atau kemewahan absurd civitas mahasiswanya.

Proses politik dalam pemilihan pimpinan kampus juga begitu. Jangan sampai pemilihan rektor atau dekan justru melahirkan siklus kesalingtidakpercayaan, politik panjat pinang ataupun korupsi jabatan. Jika tendensi antidemokrasi semacam itu tidak diantisipasi, betapa musykilnya membangun suatu sistem dan iklim kondusif bagi kemajuan ilmiah di kampus. Sejauh ini, ada kecenderungan, prestasi ilmiah yang dicapai beberapa akademikus kita, termasuk pada level internasional, lebih karena pencapaian personal mereka, bukan karena dukungan suatu sistem kondusif di perguruan tinggi kita.

Interaksi (politik) orang-orang kampus ke luar juga harus selalu dalam konteks konstruktif  bagi kepentingan ilmiah, kemajuan masyarakat dan negara. Jangan sampai oknum pimpinan kampus misalnya justru melakukan semacam ”transaksi politik” dengan unsur-unsur luar kampus, katakanlah penguasa politik dan pemodal tertentu, hanya untuk kepentingan kekuasaan atau rente oknum pimpinan atau kelompok pimpinan (oligarki) kampus bersangkutan, bukan untuk kemajuan lembaga atau penegakan prinsip kebenaran ilmiah.

Perguruan tinggi seharusnya rumah ideal bagi akademikus yang mengabdi bagi kepentingan ilmiah, ilmu pengetahuan, masyarakat dan negara, bukan justru ranah kondusif bagi politikus (internal maupun eksternal kampus) yang sekadar berorientasi kekuasaan dan/atau rente.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.