Kecerdasan Memanipulasi

Kecerdasan Memanipulasi

Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif SIPIL INSTITUT)

 

Tahun 2009 bisa diartikan sebagai tahun kecerdasan memanipulasi. Dikatakan demikian, karena pada tahun 2009 inilah dua peristiwa politik terbesar dan menentukan masa depan negeri ini digelar. Pertama, pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009. Kita sudah saksikan bagaimana panasnya perdebatan tentang isu manipulasi dalam kisruh DPT, terus dalam konteks kekinian pemalsuan surat MK merupakan pembenaran judul tulisan ini. Kedua, dalam pemilu presiden pada bulan Juli 2009 kita belum mengetahui jenis manipulasi apa yang sudah dilakukan oleh tim sukses capres yang maju, tapi yang pasti tidak ada proses politik yang bersih dari manipulasi. Bahkan politik itu sendiri pada dasarnya adalah pertarungan memanipulasi.

Untuk mencari pembenaran judul tulisan di atas, konsep David Apter berikut ini bisa menjadi landasan teorinya. “Politik dan seks mempunyai kesamaan, yaitu dalam masyarakat yang sopan dan beradab politik dan seks disingkirkan, tetapi dalam keadaan bagaimana pun keduanya tetap dibutuhkan.” Pernyataan ini memberi indikasi bahwa setiap proses politik pasti tidak sopan dan cenderung melanggar aturan yang telah disepakati. Ketidaksopanan dalam politik itu biasanya diwujudkan dalam bentuk memanipulasi.

Karena itu, tidak ada peristiwa politik tanpa manipulasi! Dalam konteks pemilu legislatif yang baru lalu, semua elemen bisa dimanipulasi, mulai dari data kependudukan untuk proses pengajuan daftar calon sementara pemilih, daftar calon tetap pemilih, verifikasi partai politik di KPU, seleksi berkas calon anggota legislatif, penentuan calon anggota legislatif, pemalsuan ijasah, memoles wajah dalam foto untuk diobral di pinggir jalan, politik pencitraan, iklan politik, survei popularitas partai atau politisi,  bahasa kampanye, sistem pemilu, sampai pada tahap penghitungan suara. Politik tanpa manipulasi laksana mobil yang melaju tanpa sopir, kalau tidak terguling pasti susah mencapai tujuan.

Kalau memutar memori pada pemilu tahun 2004, kita juga akan menemukan data pendukung judul di atas. Seorang tokoh sekaliber Nurcholis Majid yang diusung oleh beberapa kelompok produktif (agamawan, budayawan, cendekiawan) untuk ikut konvensi Partai Golkar tahun 2004, dengan tegas menyatakan tidak bersedia mengikuti konvensi. Tidak ada alasan jelas kenapa Cak Nur begitu biasa disapa ragu mengikuti konvensi, tetapi bisa jadi Cak Nur melihat kalau baju moralitas dan idealisme yang dipakai memasuki wilayah konvensi pasti mendapatkan banyak rintangan besar dari kelompok pragmatis, yang akan memanipulasi (menghalalkan segala cara untuk menang).

Keraguan Cak Nur ini mendapat justivikasi dari konsep Apter lainnya, yang mengatakan “setiap dorongan untuk memperbaiki suatu sistem dan kebutuhan akan pemimpin yang  dapat melengkapi kita dengan pembaharuan moral, pasti dipersulit oleh para politisi tertentu yang licik dan tidak bisa dipercaya.” Senapas dengan itu, politik sebagaimana dikatakan Hannah Arendt, adalah suatu “ruang penjelmaan” yang memungkinkan dan merintangi pencapaian manusia di segala bidang.

Kalau dua konsep ini dipakai dalam memasuki wilayah setiap pemilu, dapat dikatakan setiap politisi mempunyai kemungkinan yang sama untuk menang, tetapi saat yang bersamaan semua juga harus siap menerima kekalahan. Untuk menuju kemenangan, semua tim sukses yang terlibat dalam proses politik itu pasti menggunakan segala macam strategi untuk saling menjegal dan merintangi. Salah satu bentuk strategi yang pasti dipakai dalam merintangi lawan adalah perang data. Ada dua data yang akan muncul kepermukaan, yaitu data faktual yang mengungkap kebenaran, dan data fiktif yang “dimanipulasi” kebenarannya.

Hal ini disebabkan, karena semua orang yang berpolitik esensi dan tujuannya sama yaitu “bagaimana mencari, mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.” Dalam proses mencari, mendapatkan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan itulah dibutuhkan “kecerdasan memanipulasi”. Tidak ada gunanya dana banyak, kemampuan menguasai informasi (memanfaatkan media massa), kemampuan membangun jaringan-jaringan ke beberapa komunitas berpengaruh dalam masyarakat, kalau tidak memiliki kecerdasan memanipulasi.

Kecerdasan memanipulasi sangat penting, karena sudah banyak kasus menang di beberapa TPS tetapi belum tentu menjadi pemenang setelah penghitungan suara di KPU. Ada dua titik rawan potensi manipulasi yang harus diwaspadai dalam setiap proses pemilu pemilu legislatif, pemilu presiden (pilpres) dan pemilu kepala daerah (pilkada). Pertama, pada proses pendistribusian kotak suara dari tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di beberapa sudut desa terpencil. Pada saat pendistribusian itulah mafia-mafia suara bekerja dengan cara membuang, merobah, mengganti surat suara, atau menggelembungkan suara sesuai pesanan sponsor.

Kedua, pada saat penghitungan suara kembali mafia suara bergentayangan. Alat canggih apa pun dipakai dalam proses penghitungan suara selalu mempunyai celah untuk dimanipulasi sesuai order yang masuk. Dua titik rawan ini harus diwaspadai oleh setiap politisi, karena kalau tidak memanipulasi maka lawan politiknya akan memanipulasi. Paling tidak yang harus dilakukan adalah menjaga supaya suaranya tidak dimanipulasi oleh orang lain. Jadi di era demokrasi, kemampuan dan kecerdasan memanipulasi sangat menentukan dalam setiap proses politik.

Dalam konteks politik, yang dimaksud kecerdasan memanipulasi adalah bagaimana melakukan manipulasi secara sistematis dan sangat rapi sehingga tidak bisa terdeteksi oleh orang lain (lawan politik). Kecerdasan ini sangat penting, karena dalam sistem demokrasi semua orang atau kelompok kepentingan bebas menciptakan akses untuk mencari data-data yang diinginkan. Kalau tidak cerdas memanipulasi, maka akan berbalik arah memakan aktornya.

Itulah salah satu efek demokrasi yang menempatkan kebebasan sebagai elemen utamanya. Semua orang yang terlibat dalam proses pemilu bebas menafsirkan kebebasan itu sendiri, termasuk menafsirkan kebebasan menggunakan segala macam cara untuk memanipulasi kemenangannya. Padahal yang dimaksud kebebasan dalam demokrasi adalah bebas melakukan partisipasi politik dengan tetap berpedoman pada aturan sesuai dengan konstitusi, bukan bebas memanipulasi.

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.