LEGISLATIF, CENDERUNG LANGGAR ETIKA POLITIK

Cofee Morning DPRD Padang

LEGISLATIF, CENDERUNG LANGGAR ETIKA POLITIK

PADANG, HALUAN — Pelanggaran etika mayoritas terjadi di wilayah legislatif, karena di area politik tersebut banyak menyangkut kepen­tingan dari sekelompok orang maupun partai, meskipun seseorang atau kelompok partai memper­juangkan suatu kebenaran atau keadilan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif SIPIL INSTITUT Ruslan Ismail Mage kepada SK  Haluan, Selasa (31/5/2011) usai cofee morning dengan Komisi I DPRD Kota Padang. “Hal ini sering terjadi dari tingkat daerah hingga pusat. Hendaknya, pelanggaran etika itu tidak didiam­kan, sehingga pelanggaran etika di area politik itu tidak merajalela,” tegasnya. Jika didiamkan pelanggaran etika itu, maka bisa menjadi racun yang menggerogoti tubuh birokrasi. Sehingga, harus aktif disuarakan untuk mene­gakkan kebenaran dan keadilan, itulah salah satu esesnsi demokrasi.

Masyarakat dan media harus melakukan pengawasan terhadap kode etik legislatif, karena tanpa adanya pengawasan dari masyarakat dan media maka kebenaran dan keadilan dimuka bumi ini tidak akan tercapai. Jika, legislatif itu tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh masyarakat dan media itu adalah hak mereka. Artinya, orang-orang politik itu otoriter tidak mau mendengarkan suara masyarakat dan harus disingkirkan pada pemilu 2014 nanti.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Syamsusulin menga­takan, kode etik memang harus ditingkatkan di dunia legislatif. Dan, kode etika itu menyangkut akhlak dan spiritual. “Dengan terjadinya peningkatan kode etika di legislatif, maka diharapkan kinerja legislatif pun akan semakin meningkat. Bahkan, jika perlu DPRD menga­jukan Perda inisiatif kode etika,” katanya.(h/ade)


 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.