LIGA SEPAK BOLA POLITIK INDONESIA

LIGA SEPAK BOLA POLITIK INDONESIA

Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif SIPIL Institut)

 

Dalam sejarah sepak bola dunia, tercatat beberapa liga yang digelar melahirkan lagenda sepak bola. Sebut misalnya liga sepak bola Berasil melahirkan mega bintang Pele, liga Argentina menciptakan seniman bola Maradona, liga Inggris yang mencetak salebriti bola David Beckham, liga Perancis menghasilkan sijenius bola Zinedine Zidane, liga Fortugal mencetak bintang fenomenal Cristian Ronaldo, atau liga Spanyol meroketkan Raul Gonzales, serta liga Asia yang diwakili Jepang melambungkan Nakata.

Lalu bagaimana dengan liga sepak bola Indonesia?   Suatu pertanyaan yang masih memerlukan pangkajian khusus untuk menjawabnya, karena sepanjang liga sepak bola yang katanya sudah profesional di gelar di republik ini, belum pernah melahirkan bintang yang mampu membawa bangsanya disegani bangsa lain. Karena itu, tulisan ini tidak akan membahas bagaimana perkembangan liga sepak bola di negeri yang bertabur bintang reformasi ini, tetapi lebih tertarik menganalisis “Liga Sepak Bola Politik Indonesia”  disingkat LSBPI yang akan bergulir lagi pada pemilu tahun 2014 nanti.

Untuk bisa lebih memahami LSBPI ini, maka kita memutar memori dulu  melihat catatan LSBPI yang digelar pada tanggal 29 Julia 2008, bertepatan ketika KPU sebagai panitia pelaksana mengumumkan dimualainya masa kampanye partai politik. Waktu itu menyaksikan 38 partai politik berlaga di lapangan demokrasi untuk memperebutkan tiket ke Senayang, itu bisa dianalogikan menyaksikan 38 kesebelasan sepak bola bertarung di lapangan rumput memperebutkan mahkota juara.

Sejak panitia pertandingan (KPU) meniup pluit tanda pertandingan dimulai, maka 38 partai politik tentu sudah menyusun strategi, cara, atau siasat bagaimana mengalahkan lawannya. Hampir bisa dipastikan setiap individu, kelompok atau organisasi yang terlibat di dalamnya pasti memakai strategi klasik Machiavelli “menghalalkan segala cara” untuk mencapai kemenangan.

Dalam teori sepak bola modern, tim yang kuat dan kaya pada akhirnya akan membeli pemain-pemain terbaik dari tim yang lemah dan semua sarana pendukung lainnya untuk memenangkan pertandingan. Akibatnya, tim yang lemah bukan saja dikalahkan dalam persaingan yang tidak seimbang, tetapi juga akan terus mundur dan akhirnya bubar, karena unsur-unsur yang paling potensial bagi tim lemah untuk maju direbut oleh tim yang lebih kaya.

Kurang lebih begitulah yang terjadi dalam Liga Sepak Bola Politik Indonesia (LSBPI). Dalam konteks demokrasi modern, tirani modal lebih banyak menguasai perjalanan politik suatu bangsa. Terjadi privatisasi partai politik yang memberi kebebasan kepada pemilik modal untuk mendirikan dan mempengaruhi kebijakan partai. Dengan kemampuan uang yang dimiliki, partai politik kaya akan membeli segala sesuatunya yang bisa mendukung kemenangannya. Mulai dari menguasai iklan di media massa yang cenderung manipulatif, membeli suara (money politics), menyogok panitia pemungutan suara, menyebar mafia-mafia suara, sampai memoles lurah, camat, dan bupati menjadi agen mobilisasi politiknya.

Pertarungan yang tidak seimbang secara finansial ini, lebih tidak adil lagi ketika KPU sebagai penanggungjawab pertandingan tetap mempunyai celah untuk tidak bersikap netral. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena dengan melihat pengalaman anggota KPU 2004 yang banyak bermasalah, maka kecenderungan berpihak kepada partai besar yang kaya masih bisa terjadi. Kalau kita mau menggunakan analogi permainan sepak bola, maka panitia pelaksana yang berpihak kepada kesebelasan pemenang biasanya mendapatkan imbalan atau janji-janji lainya.

Itupula kemudian yang mewarnai spekulasi publik terhadap masuknya Anas Urbaningrum ke Demokrat pasca pemilu tahun 2004, kemudian disusul Andi Nurpati yang direkruit juga oleh Partai Demokrat pasca pemilu 2009. Ada apa dibalik migrasinya dua anggota KPU tersebut ke partai pemenang? Jawabnya diserahkan ke pembaca yang terkadang lebih jitu spekulasinya.

Akibatnya pertarungan yang sebelumnya diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas (demokrasi) yang mengedepankan kejujuran, keadilan dan kebenaran dengan mempertontonkan permainan yang cantik dan memukau serta-merta hilang. Yang nampak kemudian, adalah kelihaian partai besar dan kaya menggunakan beberapa taktik dan strategi kotor (menghalalkan segala macam cara) untuk memenangkan pertandingan. Saking banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam Liga Sepak Bola Politik Indonesia yang berlangsung pada pemilu-pemilu lalu, sampai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kewalahan mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah.

Kemenangan partai besar dan partai kaya dalam pemilu pasti mendapat respon yang berbeda dari pendukung partai masing-masing. Kelompok pendukung merespon hasil penghitungan suara yang memenangkan partai besar dan kaya sebagai realitas demokrasi yang harus diterima. Sementara kelompok penentang pasti merespon dengan memberikan sejumlah argumentasi dan mengungkap beberapa fakta kecurangan pelaksanaan pemilu. Namun suatu hal yang harus diapresisi, yaitu rakyat punya jiwa sportifitas dalam menonton Liga Sepak Bola Politik Indonesia.

Dari pengalaman menyaksikan Liga Sepak Bola Politik Indonesia tahun 2004 yang dimenangkan SBY-JK, kemudian kemenangan SBY-Budiyono pada pemilu 2009 ada satu sisi yang menarik dijadikan acuan nanti pada pemilu 2014. Ternyata penonton (rakyat) LSBPI jauh lebih bersifat sportif di banding penonton sepak bola benaran. Ketika Gus Dur yang dipercaya mewakili 18 sampai 21 partai politik penentang hasil pemilu 2004 mengatakan KPU telah makar, penonton (rakyat) hanya diam dan tidak memberikan reaksi penolakan yang bisa memicu kerusuhan.

Dalam konteks ini, nampaknya rakyat jauh lebih memahami esensi demokrasi modern dibanding para politisi, yaitu “sportivitas” mengakui keunggulan orang lain dan menerima kekalahan dengan lapang dada tanpa harus mencari kambing hitam yang semakin mahal setiap menjelang hari raya korban.

Walaupun perjalanan demokrasi di republik ini baru pada tahap demokrasi prosuderal dan masih butuh waktu lama untuk sampai tahap demokrasi subtansial, namun modal utama untuk sampai kesitu sudah kita miliki. Indikatornya adalah penonton (rakyat) LSPBI semakin cerdas dan tetap memelihara nilai-nilai sportivitas menjelang pemilu 2014. Tinggal bagaimana para politisi negeri ini yang terkesan masih belum dewasa berdemokrasi, memupuk juga jiwa sportivitas mengakui realitas politik yang terjadi dengan tidak menggiring rakyat melakukan siasat mobokrasi.

Artinya siapa pun yang terpilih menjadi presiden nanti harus diterima sebagai pilihan rakyat dan harus didukung dalam memenuhi janji-janji politiknya untuk memakmurkan dan mensejaterahkan seluruh rakyat Indonesia. Jangan lagi kandidat presiden yang kalah tidak mau berjabat tangan terlebih memutuskan hubungan silaturrahmi dengan presiden terpilih. Belajarlah kepada Jonh McCain yang sportif mengakui kekalahan dan langsung menelpon Barack Obama mengucapkan selamat menjadi presiden Amerika Serikat. Itu baru negarawan! Lalu adakah kandidat presiden di republik ini seorang negarawan? Jawabannya kita tunggu pamilu 2014.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.