Manajemen feodal Mengelola sumber energi

Politisasi BBM

Aroma politisasi kenaikan BBM kali ini begitu menusuk hidung. Setahun yang lalu DPR dan para pemerhati ekonomi sudah menganjurkan pemerintah menaikan harga BBM setelah mencermati situasi global khususnya krisis di Timur Tengah yang menyebabkan terjadinya pergerakan naik harga minya dunia. Lalu kenapa sekarang disaat partai penguasa sudah mulai terpuruk ke titik nadir akibat beberapa bintang iklan anti korupsinya terlibat korupsi, baru diwacanakan ingin menaikkan harga BBM. Alhasil kasus Nazaruddin yang menyeret politisi partai penguasa semakin diterbangkan angin dan sudah hampir masuk ke laut.

Kebijakan dana kompensasi ke rakyat dalam bentuk BLT yang kemudian diganti bajunya menjadi BLSM dianggap hanya akan menaikkan citra Partai Demokrat. Semakin kental politisasi BBM ketika beberapa partai mengapresiasi BLSM dengan mencoba menawarkan skema pembagiannya. Golkar menawarkan skema panyalurannya lewat pemerintah daerah karena banyak kadernya menduduki posisi kepala daerah. PKS kemudian mengusulkan metode serupa tapi tidak sama. Dikatakan serupa karena ujung-ujungnya pencitraan partai, dikatakan tidak sama yaitu penyaluran BLSM lewat departemen karena ada beberapa kadernya di kementerian.

Disamping partai koalisi memanfaatkan isu kenaikan BBM sebagai moment pencitraan, partai aposisi PDIP yang dari awal konsisten menolak BBM mencoba memanfatkan moment ini juga dengan menginstruksikan kadernya turun ke jalan ikut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM sebagai salah satu bentuk keberpihakan kepada rakyat. Persepsi masyarakat pun secara alami terbentuk bahwa partai koalisi yang mendukung kenaikan harga BBM diberi lebel partai yang tidak memperhatikan keresahan rakyat, sementara partai oposisi yang menolak kenaikan harga BBM adalah partai yang selalu berpihak kepada rakyat.

Liberalisasi Sektor Energi

Terjadi pelanggaran konstitusi dalam kebijakan pemerintah menaikan BBM, karena keputusan MK telah membatalkan tiga pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), khususnya Pasal 28 ayat 2 yang pada intinya bahwa harga BBM dalam negeri tidak boleh diserahkan ke pasar bebas.

Karena itu persoalan kenaikan BBM bukan sekedar persoalan kenaikan harga Rp 1.500, karena tahun 2008 sudah dilakukan dengan harga Rp 6000 dan tidak ada masalah. Pergolakan massa mahasiswa sekarang lebih didasari adanya persamaan pandangan bagaimana menolak liberalisasi disektor energi yang hanya akan menjadikan negeri ini sebagai boneka kapitalis. Kelompok terdidik negeri ini semakin sadar bahwa pemimpin hanya dijadikan satpam rumah investor yang bisa saja tega menggadaikan bahwa menjual negerinya.

Kelompok terdidik yang nasionalis menuding bahwa IMF dan World Bank beserta lembaga keuangan dunia lainya ada dibalik rencana kenaikan BBM. Liberalisasi sektor energi salah satunya menghasilkan regulasi baru di sektor Migas yaitu lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang lebih berpihak ke investor. Jadi dengan menaikkan harga BBM premium, maka harapan pemerintah masyarakat akan beralih ke jenis pertamax yang nota bene komposisi bahan yang ada dalam pertamax masih impor. Dari sini jelas bahwa ada kepentingan lembaga keuangan dunia tersebut dalam rencana kenaikan harga BBM.

Karena penguasa negeri ini menikmati pembodohan selalu disuapi utang yang semakin menumpuk, sampai masuk kelompok negara berutang tinggi yang terancam menjadi negara gagal, maka penguasa negeri ini kemudian tidak memiliki nilai tawar lagi selain harus memberlakukan “Manajemen Feodal” dalam mengelola seluruh sumber energi yang melimpah di negeri subur ini.

Manajemen Feodal

Manajemen feodal saya coba adopsi dari jaman penjajahan yang menempatkan rakyat Indonesia sebagai sekumpulan manusia bodoh yang dicabut haknya untuk menjadi pintar, karena kepintaran bisa memicu munculnya kesadaran untuk melakukan penolakan kemauan penjajah. Semua ruang dan waktu bagi rakyat jajahan untuk menolak perintah kompeni harus ditutup. Rakyat jajahan tidak memiliki pilihan lain selain harus menjadi budak melayani seluruh perintah tuannya.

Kondisi jaman kompeni itulah yang terjadi sekarang dalam mengelola seluruh sektor energi negeri ini. Rezim ini memberi ruang gerak luas dan menyiapkan panggung kepada lembaga Bretton World masuk menjajah ekonomi negeri ini, dan pada saat yang bersamaan penguasa negeri ini sadar atau tidak sadar telah memilih menjadi budak yang selalu menuruti kemauan tuannya (kapitalisme global). Kalau kemudian pemerintah terbukti tetap menaikkan harga BBM tanggal 1 April yang berdampak sosial dengan akan bertambahnya jumlah jemiskinan dan pengangguran, maka benar tidak terbantahkan penguasa menerapkan Manajemen Feodal mengelola sumber energi.

Disektor energi hampir dikuasai semua oleh kapitalisme global dari hulu sampai hilir. Bahkan pemilik modal asing tidak hanya berhenti pada proses kepemilikan, tetapi juga masuk ke wilayah kebijakan politik negeri ini. Seperti yang terkuak pada rapat Panitia Angket Kenaikan Harga BBM di DPR beberapa waktu lalu. Adalah Ichsanuddin Noorsy sebagai saksi ahli di Panitia Angket menunjukkan sejumlah dokumen yang semakin menguatkan adanya intervensi asing di sektor energi yang menggiring pengambil kebijakan memakai Manajemen Feodal mengelola sumber energinya.

Dokumen itu antara lain, semacam radiogram dari Washington kepada Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia waktu itu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan seperti tertulis dalam dokumen, antara lain : naskah RUU Minyak dan Gas yang terbukti kemudian berpihak ke investor. Ichsanuddin juga menyerahkan dokumen laporan Bank Dunia berjudul Proyek Energi Indonesia yang disiapkan 17 november 2000. Dalam dokumen itu tertulis nilai proyek 730 juta dollar AS. Sebanyak 310 juta dollar AS disiapkan pemerintah dan 420 dollar AS diantaranya dari International Bank of Reconstruction and Development (IBRD).

Dampak Sosial

Setiap defisit APBN selalu ditutupi dengan menaikkan harga BBM, karena inilah kebijakan yang paling gampang dilakukan seorang pemimpin. Sementara setiap kenaikan BBM selalu berbanding lurus dengan kemiskinan. Semakin tinggi kenaikannya semakin tinggi pula jumlah orang miskin. Diantara semua kebijakan negara yang paling langsung dirasakan dampak sosialnya adalah kenaikan BBM.

Hal ini disebabkan, karena BBM selalu bersentuhan langsung dengan segala aktifitas hidup sehari-hari masyarakat. Saking krusialnya BBM bagi keterlangsungan hidup rakyat, pemerintah baru berpikir saja ingin menaikkan harga BBM harga-harga sembako di pasar sudah langsung bergerak naik yang berimplikasi turunya daya beli rakyat secara keseluruhan.

Daya beli rakyat yang menurun akan menggiring bertambahnya orang miskin yang secara otomatis akan menjadi efek domino munculnya kerawanan sosial. Suatu situasi dimana akan mengkanalisasi munculnya perilaku menyimpang dari aturan dan norma untuk tetap bisa mempertahankan hidup. Kalau ini yang terjadi maka dampak sosial kenaikan BBM kali ini bisa melahirkan tragedi kemanusia yang merampas peradaban manusia.

Dengan memperlihatkan eskalasi pergerakan penolakan kenaikan harga BBM yang semakin memanas, maka presiden sebagai penentu hitam putihnya negeri ini harus hati-hati menentukan kebijakan, berpihak ke lembaga keuangan dunia yang hanya ingin mencari keuntungan sendiri atau berpihak ke rakyatnya. Kalau salah mengambil kebijakan masalah BBM ini, maka bisa jadi SBY yang memperkenalkan politik santun, berakhir sebagai tokoh kartun.

Oleh:  Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif Sipil Institut)

 
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.