MANUSIA SERIGALA (Konspirasi 3P Merampok Uang Negara)

MANUSIA SERIGALA

(Konspirasi 3P Merampok Uang Negara)

oleh: Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif SIPIL INSTITUT)

Penulis Titus Maccius Plautus mengatakan, Manusia adalah serigala bagi manusia lain.” Serigala sering dilukiskan sebagai hewan licik, tamak dan rakus. Padahal sebenarnya tidak demikian. Serigala hanya makan sekali seminggu, kemudian berpuasa enam hari berikutnya. Serigala hanya makan secukup perutnya dan tidak pernah menimbung harta seperti manusia. Serigala memakan domba dan kambing, dan tidak pernah makan serigala lainnya. Mereka hidup berkasih sayang dalam komunitas yang penuh keharmonisan.

Satu-satunya kelemahan serigala adalah ketidakmampuannya menyembunyikan taring dan cakarnya dengan senyuman seperti yang dilakukan manusia. Dengan berbagai teknik impression management, manusia menyembunyikan watak serigalanya dibalik baju dinas, safari, jas, dasi, serta sarung dan kopiah yang dikenakan untuk bersujud ke Tuhannya. Kondisi ini mungkin dapat menjelaskan mengapa Indonesia masih termasuk negeri yang paling korup di dunia.

Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 tetap 2,8 atau berada di peringkat ke-110 dari 178 negara yang disurvei. Nilai ini sama persis dengan tahun 2009 sehingga bisa dimaknai pemberantasan korupsi di negeri ini jalan di tempat. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sama dengan Bolivia, Gabon, Benin, Kosovo, dan Kepulauan Solomon. IPK Indonesia lebih rendah dibandingkan Singapura (9,3) yang tertinggi di Asia Tenggara, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,4), dan Thailand (3,5). Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Vietnam (2,7), Timor Leste (2,5), Filipina (2,4), Kamboja (2,1), dan Myanmar (1,4).

Pantastis, ada kurang lebih 50% dana APBN setiap tahun mengalir ke kantong para serigala berbaju safari. Sehingga tidak heran kalau negeri yang subur ini sangat sukses membangun industri kemiskinan dan pengangguran yang tersebar di seluruh daerah. Lalu siapakah manusia Indonesia yang kemudian berevolusi menjadi manusia serigala. Ada tiga komunitas yang terdeteksi menjadi sarang manusia serigala, yaitu Penguasa, Pengusaha, dan Politisi. Inilah yang kemudian saya sebut konspirasi 3P merampok uang negara.

 

Penguasa

Sangat sulit memberantas korupsi di Indonesia dalam lingkarang kekuasaan, karena paradigma selama ini tentang kekuasaan yang mengisi semua memori penguasa adalah “kekuasaan itu sebagai sarana untuk menumpuk kekayaan”. Kalau paradigma ini masih menempel di otak penguasa, dipastika korupsi di Indonesia akan seperti bunga yang tumbuh mekar di tengah hutan belantara konstitusi yang diperdagangkan. Setidaknya data di bawah ini akan menjustivikasi konsep saya bahwa penguasa telah menjadi sarang manusia serigala.

Kasus besar yang selalu menjadi bahan perdebatan rakyat, seperti kasus bank century, kasus Gayus Tambunan, dan terakhir yang sedang dipertontonkan bagaimana ‘pertarungan kecerdasan memanipulasi data’ adalah kasus wisma atlit di Palembang dan kemenakrertrans. Kenapa kasus besar ini yang merampok uang negara triliunan sampai sekarang belum selesai? Karena diduga (kalau belum memastikan) melibatkan penguasa.

Pesan yang ingin disampaikan adalah, korupsi yang melibatkan penguasa di pusat kekuasaan, dipastikan sulit memasuki wilayah penuntutan, karena hukum di Indonesia banyak juga dihuni manusia serigala. Kalupun masuk wilayah penuntutan hanya menyeret perwiranya. Untuk mencari pembenaran konsep manusia serigala yang banyak bersarang di pusat kekuasaan, teringat pendapat pakar politik LIPI Hermawan Sulistyo di salahsatu stasiun TV yang menganalogikan Jakarta sebagai ‘kebun binatang’ yang banyak dihuni binatang buas. Lalu bagaimana kekuasaan di daerah-daerah? Apakah dihuni juga manusia serigala. Berikut data-data yang bisa mempertegasnya.

Laporan wartawan Kompas.com Carolina Damanik yang dilansir oleh Kompas.com, dari Jakarta tanggal  17/1/2011 Senin siang jam : 14.09 WIB, menyebutkan 17 orang Gubernur dari 33 orang (33 Provinsi) tersangka korupsi, yang sesungguhnya 50% dari jumlah seluruh Gubernur itu telah dinyatakan mengidap penyakit korup. Begitu pula 138 orang bupati/walikota dari 497 orang (497 Kabupaten/Kota) tersangka korupsi. Dari jumlah 138 orang yang sudah tersangka tidak menutup kemungkinan masih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah lainnya yang berlum terendus oleh pihak-pihak yang berwajib, karena belum di laporkan oleh masyarakatnya, atau mungkin juga masih dalam tahapan investegasi dari pihak-pihak yang berwajib.

 

Politisi/Parpol

Politik di Indonesia ialah pasar gelap, tempat politisi dan pengusaha mendagangkan kekuasaan. Praktik itu kian kentara akhir-akhir ini setelah semakin banyak saudagar merangkap anggota DPR. Dengan impunitas yang dimiliki, anggota dewan telah menjadi mesin pendulang uang haram bagi partai mereka. DPR telah menjadi bungker yang nyaman bagi para koruptor.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas saat membuka sebuah konferensi internasional di Bali pada Selasa (10/5) mencatat tren korupsi di parlemen meningkat. Meski tidak menyebut secara kuantitatif, KPK memastikan DPR telah menjadi lahan subur korupsi. Publik sudah lama tahu sejumlah anggota dewan dibui karena tersandung korupsi. Bahkan terakhir sebuah rombongan besar anggota DPR periode 1999-2004 ditahan. Mereka tersangkut kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom tahun 2004. Seakan tak jera, kini DPR lagi-lagi diguncang skandal dugaan suap. Dua elite Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bendahara umum, dan wakil sekjen Angelina Sondakh terseret ke pusaran kasus dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang yang menelan biaya sekitar Rp200 miliar. (Editorial MI, 12 Mei 2011).

Bursa demokrasi terbesar Indonesia yang akan digelar pada pemilu tahun 2014 tentu membutuhkan biaya tinggi. Karena itu, waktu yang tersisa ini akan dipergunakan semaksimal mungkin oleh setiap partai politik untuk mengumpulkan dana sebesar-besarnya. Kalau mengharapkan dana dari sumbangan para kader partai politik, tentu tidak bisa mencukupi biaya politik yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Strategi cerdas merampok uang negara pun harus segera dilakukan. Salah satu metode yang umum dilakukan adalah mempolitisasi anggaran dengan mengakali APBN pada saat penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dibagi ke daerah-daerah.

Selain itu kader partai politik yang duduk di parlemen juga diberi tugas khusus untuk menjadi mesin ATM partai. Anggaran setiap departemen adalah lahan transaksi politisi dengan pengusaha. Sehingga jangan heran setiap partai politik berusaha semaksimal mungkin bagaimana kadernya bisa memasuki kabinet, karena ratusan proyek di departemen yang dipimpinnya bisa ditransaksikan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi bukan lagi rahasia umum kalau gedung DPR dan setiap departemen menjadi pasar gelap untuk merampok uang negara. Lalu dimana peran pengusaha?

 

Pengusaha

Setiap pemilu, baik pemilu presiden, legislatif maupun pemilukada, pengusaha selalu berperan sebagai cukong yang akan mensponsori politisi meraih kekuasaan. Sehinga pemilu pada dasarnya adalah pertarungan antar cukung. Cukong bermodal akan mengeluarkan dananya berapapun untuk memenangkan kandidatnya. Kandidat yang terpilih kemudian akan selalu berselingkuh dengan pengusaha untuk mendapatkan dana-dana APBN-APBD. Karena dana APBN tidak bisa langsung dipotong untuk membayar fee prosentase kepengurusan, maka disinilah peran pengusaha untuk menyiapkan dana talangan sesuai dengan permintaan makelar anggaran.

Kasus terbaru wisma atlit di Palembang kembali mempertontonkan ke publik, bagaimana pengusaha berkonspirasi dengan politisi dan penguasa mendapatkan proyek-proyek APBN yang bernilai ratusan miliar. Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mirdo Rosalina Manulang, dan Direktur Pemasaran PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris yang disebut sebagai pengusaha yang berperan dibalik kasus suap  Wisma Atlet SEA Games. Begitupula Danarwati pengusaha yang menyiapkan uang THR 1,5 miliar untuk pejabat di Kemenakertrans. Dari data-data ini, dapat menggambarkan bahwa korupsi terjadi karena adanya konspirasi penguasa, politisi, dan pengusaha.

Mencegah Korupsi

Aktifis anti korupsi sudah terlalu lama berteriak perlunya pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor di Indonesia, atau minimal Undang-Undang Pembuktian Terbalik, namun tampaknya belum ada kemauan politik pemerintah untuk menerapkan hukuman mati. Bahkan terakhir pemerintah mengajukan draf perubahan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU-Tipikor) yang mengatakan korupsi 20 juta kebawa dihilangkan unsur pidananya. Kondisi ini kemudian memunculkan guyonan bahwa jangan pernah berharap perampok melahirkanm undang-undang yang akan menjerat dirinya.

Selain persoalan hukum dan politik yang menjadi kendala pemberantasan korupsi, persoalan manusia juga tidak kalah pentingnya. Banyak manusia yang berwatak serigala, yang memiliki mentalitas kelangkaan (scarcity mentality). Manusia yang selalu merasa dirinya kekurangan, manusia-manusia yang takut miskin. Ini yang membuat rumus korupsi di Indonesia berbeda dengan negara lain. Di Malaysia rumus korupsi adalah : “bagikan dulu untuk rakyat, nanti sisanya baru kita korupsi”. Sementara rumus di Indonesia adalah, “bagi-bagi dulu diantara pejabat, sisanya baru untuk rakyat.” Tidak heran jika banyak pejabat yang kekayaannya melangit, sementara kemiskinan rakyat amat menyedihkan. Jadi siapa yang lebih rakus? Pejabat atau serigala. Semoga pembaca tulisan ini tidak ada manusia-manusia serigala, tetapi investor-investor kejujuran.**********

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.