Menjadi Satpam Rumah Investor

Menjadi Satpam Rumah Investor

Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif SIPIL INSTITUT)

Dalam literatur pembangunan politik, disebutkan bahwa ekspansi sebagai tujuan utama dalam politik merupakan inti pemikiran imprealisme, yang disulut sejenis krisis ekonomi yang ganjil, yakni produksi modal berlebihan dan munculnya kelebihan uang hasil dari tabungan berlebih, yang tidak dapat lagi menemukan lahan investasi produktif di dalam negeri.

Untuk menghindari terjadinya penumpukan uang di dalam negeri, modal diekspor ke luar yang sekarang lebih dikenal dengan konsep investasi asing. Perkembangan pasar kemudian menunjukkan kalau pemilik modal (investor/kapitalisme global) merasa khawatir kalau ekspor modalnya tidak aman di negara tujuan, sementara di sisi lain secara geopolitik tidak bisa mengawal langsung modalnya karena melewati batas-batas negara.

Menyikapi kondisi rawan seperti itu, disadari kalau ekspor modal itu harus diikuti dengan ekspor kekuasaan untuk mengamankan modal di negara tujuan. Strategi pertama yang dilakukan para kapitalis adalah menggiring lebih awal negara tujuan investasi melakukan transisi demokrasi. Kenapa demokrasi? Karena dengan demokrasi, penguasa di negara tujuan ekspor modal bisa dijadikan sebagai ”satpam” untuk menjaga rumah investor. Dengan alasan keamanan, penguasa setempat yang sudah dijadikan satpam akan melindungi investor dan mengusir warga sendiri yang mencoba mendekati pagar rumah pemilik modal.

Semua penyelenggara negara nampaknya perlu melakukan proses perenungan untuk menentukan sikap memilih dua alternatif. Pertama, apa tetap menjadi ”satpam rumah investor” yang selalu tunduk kepada kapitalisme global. Kedua, berproses menjadi negara yang kuat secara politik dan mandiri secara ekonomi, dengan cara melibatkan semua komponen bangsa untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terhampar luas di bumi nusantara.

Alternatif kedua ini penting, karena pada dasarnya semua elemen yang bisa menjadikan negara ini besar dan terhormat sudah kita miliki. Sementara kalau mau menjadi satpam rumah investor, silakan memafaatkan terus fasilitas bantuan luar negeri yang ditawarkan lembaga Bretton Woods (Bank Dunia, IMF, WTO) yang sudah terbukti tidak menyelamatkan negara yang dibantunya, tetapi justru hanya menciptakan tingkat ketergantungan yang tinggi negara-negara dunia ketiga yang dibantunya, tidak terkecuali Indonesia.

Dari dua alternatif di atas, nampaknya pemerintah lebih cenderung memilih alternatif pertama dengan menjadi satpam rumah investor dan menangkapi (memborgol) rakyat sendiri yang mendekati pagar rumah pemilik modal asing. Kasus PT Freeport yang treakhir ini telah memakan korban jiwa 10 orang tewas tertembak, memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan kekayaan alam tanah Papua. Pemerintah pusat dan daerah lebih memproteksi PT Freeport yang dimiliki oleh perusahaan multinasional berbasis di USA Freeport McMoran Copper & Gold, dan pada saat yang bersamaan membiarkan rakyat Papua hidup dalam kemiskinan.

Proteksi negara terhadap investor khsusnya di bidang pertambangan, dapat juga ditemui di Newmont Mining Corporation di Minahasa yang berbasis di USA. Begitu juga di PT Kaltim Prima Coal di Kutai Timur yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh perusahaan multinasional Rio Tinto dari Australia. Data menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam tambang di negeri ini oleh investor asing tidak dimanfaatkan pemerintah untuk menyejahterahkan dan memakmurkan penduduk pribumi, tapi justru pemerintah membangun industri kemiskinan dan membudidayakan gelandangan di Indonesia.

Akibat penguasa lebih memilih menjadi satpam rumah investor dan mengabaikan kepentingan rakyatnya, maka penduduk miskin Indonesia naik 2,7 juta dalam 2 tahun terakhir dan Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang kemiskinannya naik. Kemudian Indonesia merupakan negara peringkat ke-5 dengan jumlah gelandangan terbanyak di dunia, padahal sebelumnya menempati peringkat ke-15.

Menyikapi realitas sosial-ekonomi-politik seperti itu, mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menyatakan bahwa Indonesia sekarang ini dalam posisi yang terpuruk karena telah tergadaikan kepada negara-negara kreditor asing. Sebenarnya, Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi sudah digadaikan kepada pihak asing dengan harga yang sangat murah. Ibarat cangkir emas yang digunakan untuk mengemis uang recehan kepada negara-negara kreditor.

Kasus Freeport di Papua, Newmon di Minahasa, harus menjadi pembelajaran penguasa di Sumatera Barat, khususnya kepada daerah-daerah yang memiliki potensi lahan tambang seperti di Kabupatean Solok Selatan dan Dharmasraya. Jangan sampai bupati kedua daerah itu hanya menjadi satpam rumah investor dan menangkapi atau memborgol rakyat yang mencari sesuap nasi di sekitar wilayah tambang. Jangan sampai anggota DPRD kedua daerah itu menciptakan mesin penghancur masa depan rakyat lewat penetapan peraturan daerah yang hanya berpihak kepada pemilik modal (investor).

Sebab, kalau sampai hanya menjadi satpam rumah investor dan membiarkan kemiskinan merajalela di wilayahnya, maka bisa jadi termasuk penguasa yang masuk dalam golongan seperti dimaksud dalam Surat 7 Al-A’raf ayat 179 dalam Al Quran. (*)

TERAS UTAMA Padang Ekspres • Kamis, 10/11/2011 11:30 WIB •

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.