Negeri Autopilot

Negeri Autopilot

Oleh : Suryopratomo

ITULAH yang dirasakan oleh banyak orang sekarang ini. Negeri ini berjalan sendiri, tanpa kehadiran pemerintah. Semua persoalan diserahkan kepada masyarakat untuk diselesaikan atau tidak bisa diselesaikan. Diserahkan kepada masyarakat untuk diselesaikan dengan cara damai atau dengan cara kekerasan.

Penilaian negeri yang berjalan sendiri ini bukan hanya datang dari partai oposisi. Para tokoh masyarakat pun mempunyai penilaian yang sama. Bahkan banyak pejabat tinggi negara yang diam-diam mengakui bahwa negeri ini berjalan dengan autopilot.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen tahun 2011, terjadi bukan karena sentuhan dari pemerintah. Dengan dibiarkan saja perekonomian berjalan oleh pemerintah, maka ekonomi negara ini memang akan tumbuh dengan sendirinya.

Kalau pemerintah hadir, pasti pertumbuhan akan lebih pesat lagi. Sebab, setiap investasi Rp 100 triliun dari pemerintah, kontribusinya kepada angka pertumbuhan bisa mencapai 0,7 persen. Sayang anggaran yang dimiliki pemerintah tidak dipergunakan secara efektif, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan menjadi minimal.

Pemerintah seharusnya hadir untuk menetapkan arah pembangunan yang akan kita lakukan. Apa sebetulnya kekuatan utama dari perekonomian kita yang dijadikan andalan. Semua kekuatan seharusnya diminta untuk menopang arah besar itu.

Kalau sekarang ini perekonomian kita tampak kuat, karena kita beruntung sedang menikmati harga komoditas yang baik. Itulah yang ikut membantu mengapa nilai ekspor kita dalam beberapa tahun terakhir bisa meningkat dengan sangat signifikan.

Pertanyaannya, apakah pemerintah hadir ketika perusahaan Indonesia yang menjadi andalan ekspor itu menghadapi kesulitan di luar negeri? Seringkali tidak. Ketika ekspor minyak kelapa sawit kita menghadapi hambatan di Eropa, pemerintah membiarkan perusahaan kita memperjuangkan nasibnya sendiri. Demikian pula ketika  ada tuduhan dumping terhadap ekspor produk kertas Indonesia ke Amerika Serikat.

Jangankan untuk persoalan yang jauh dari Indonesia, untuk yang ada di depan mata saja, pemerintah tidak terlalu mempedulikan. Lihat misalnya jalan-jalan yang ada di Dumai, Riau. Kita tahu daerah itu menjadi andalan untuk ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Truk-truk yang lalu-lalang dari perkebunan ke pelabuhan adalah truk-truk besar dengan muatan sekitar 40 ton. Tetapi jalan yang dibangun pemerintah kekuatan maksimal hanya delapan ton.

Tidak usah heran apabila jalan di kawasan itu cepat rusak. Pertanyaannya, apakah pemerintah bertindak cepat ketika kerusakan jalan terjadi? Padahal dengan infrastruktur yang tidak memadai, berapa banyak potensi ekspor yang akhirnya terbuang sia-sia?

Ketidakhadiran pemerintah bukan hanya dalam persoalan pembangunan ekonomi. Dalam berbagai persoalan sosial, pemerintah juga tidak hadir untuk segera menyelesaikannya. Semua dibiarkan diselesaikan oleh waktu atau kalau bisa masyarakat sendiri yang menyelesaikannya, biarkan saja masyarakat yang menanganinya.

Dua kasus terakhir yang terjadi Mesuji dan Bima merupakan salah satu contohnya. Kalau sekarang persoalan itu mereda, bukannya karena masalah sudah selesai. Masalah itu hanya terpendam sesaat dan satu waktu akan bisa meledak lagi, karena inti persoalannya belum diselesaikan.

Kita merasakan bagaimana banyaknya konflik yang terjadi di tengah masyarakat sekarang ini. Konflik itu dibiarkan diselesaikan dengan kekuatan yang ada pada masyarakat. Akibatnya, siapa yang kuat dialah yang menang.

Padahal tidak selalu yang kuat itu yang benar. Seringkali yang lemah dan tidak bersuara itu yang benar. Hanya saja karena pemerintah tidak hadir untuk membela mereka yang lemah, akhirnya mereka dianggap sebagai pihak yang salah.

Itulah yang sekarang ini sering disuarakan oleh para tokoh lintas agama. Mereka hadir untuk mengingatkan pemerintah agar menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara benar. Jangan biarkan keadaan tidak terkendali, karena akan menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.

Penertiban terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang biasa menggunakan kekerasan sebenarnya sudah dijanjikan Presiden bulan Februari tahun lalu. Tetapi semua hanya berhenti pada tingkat wacana. Akibatnya kelompok yang sama pekan lalu kita lihat melakukan anarkisme lagi ke Kementerian Dalam Negeri.

Pertanyaannya, apakah pemerintah segera hadir untuk menegakkan keamanan dan ketertiban? Sama sekali tidak. Seperti biasa pemerintah membiarkan semua itu terjadi, sehingga tidak usah heran apabila kekerasan akan terus menjadi bagian dari kehidupan bangsa ini.

Anehnya, pemerintah begitu sensitif terhadap kritikan yang sebenarnya berangkat dari kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan negara ini. Pemerintah begitu keberatan dengan kritikan para tokoh lintas agama yang meminta pemerintah lebih hadir dalam menata kehidupan bangsa ini. Pemerintah tidak merasa bahwa negeri ini sedang berjalan dengan mode autopilot.

Sepanjang kita hanya berkutat pada persoalan semantik, tanpa pernah mau menyadari realita yang terjadi, maka kita akan larut terus dalam perdebatan. Padahal yang diperlukan sekarang kebesaran hati untuk menangkap apa yang tengah terjadi. Kita sama-sama mempunyai keinginan agar bangsa dan negara ini bisa lebih sejahtera lagi. (Metro tv news.com Minggu, 15 Januari 2012 19:32 WIB).

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.