Pers Racun Demokrasi?

Pers Racun Demokrasi?

Oleh : Ruslan Ismail Mage (Direktur eksekutif SIPIL INSTITUT)

Dalam sejarah pembangunan politik, pers termasuk salah satu alat paling penting dan ampuh dalam membentuk opini publik. Begitu ampuhnya, sampai seorang Napoleon berkata “saya lebih memilih berhadapan dengan ribuan tentara musuh dibanding berhadapan dengan satu orang wartawan”.

Kalau menjabarkan pernyataan Napoleon tersebut, mungkin kurang lebih bermaksud bahwa seribu tentara dengan pedang terhunus masih bisa dideteksi keberadaannya untuk kemudian menyerangnya, tetapi kalau seorang wartawan menulis, maka akan memproduksi jutaan opini publik yang  tidak akan terdeteksi lagi.

Bisa jadi pendapat Napoleon ini yang mengilhami sekertariat kabinet Dipo Alam untuk mengajak seluruh instansi pemerintah memboikot media cetak dan elektronik yang dianggap terlalu banyak mengkritik kebijakan pemerintah. Menurut Dipo Alam, ada media cetak dan stasiuin TV yang terlalu melebih-lebihkan kesalahan pemerintah bahkan media yang dimaksud menyebut pemerintah gagal. Pemberitaan seperti itu dikwatirkan bisa menimbulkan opini publik yang merugikan pemerintah.

Pernyataan ini tentu mejadi menarik dan penting untuk dikritisi di tengah redemokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia. Menjadi menarik, karena perkembangan media massa pasca reformasi sudah berproses menjadi kekuatan keempat demokrasi setelah tiga lembaga utama demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu, pernyataan Dipo Alam ini akan mengaburkan fungsi pers untuk menjadi kekuatan keempat pembangunan demokrasi. Sebaliknya secara tidak langsung akan mengkanalisasi pers menjadi racun demokrasi.

Sikap Dipo Alam yang mengajak instansi pemerintah memboikot media massa bisa disebut representasi sistim pemerintahan Orde Baru yang menutup pergerakan media menyuarakan demokrasi. Semua media massa di masa Orde Baru diposisikan sebagai media partisan yang harus mendukung segala kebijakan pemerintah. Tidak ada pilihan lain bagi institusi media selain harus partisan untuk tetap bisa mempertahankan rutinitas penerbitannya.

Saat yang bersamaan media yang mencoba mempertahankan idealisme dengan mengedepankan etika jurnalistik dalam pemberitaannya dipastikan tamat riwayatnya. Suara media adalah suara pemerintah, suara pemerintah adalah suara media. Pemerintahan yang cendrung korup akan selalu memposisikan media sebagai lawan yang harus dibungkam supaya tidak menyuarakan kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Dalam proses menjadi kekuatan keempat demokrasi, media massa akan selalu berhadapan dengan kekuatan 3P yaitu Penguasa, Pengusaha dan Politisi. Kerakter dan naluri alami setiap penguasa yang selalu ingin mempertahankan dan memperluas kekuasaannya pasti cendrung memanipulasi data. Sinergis dengan kerakter alami setiap politisi yang cendrung menggunakan segala macam cara untuk mencari dukungan. Begitu pula kerakter dan naluri alami setiap pengusaha yang selalu ingin mendapatkan keuntungan berlipat dan memperluas usahanya pasti cendrung menggunakan kekuatan uang (suap atau menyogok).

Dalam konteks inilah kekuatan 3P akan selalu mendekati, mengajak, mempengaruhi dan menggiring media dengan imbalan untuk tidak memberitakan kesalahan, kecurangan dan kelicikan dalam mempertahan kekuasaannya bagi penguasa, membesarkan usahanya bagi pegusaha, mendapatkan dukungan bagi politisi.

Dalam proses interaksi, terdeteksi biasanya kekuatan 3P selalu dalam posisi yang proaktif dan media dalam posisi pasif. Pasca reformasi di Indonesia menunjukkan perkembangan demokrasi di media yang mengadopsi “teori pepas bebas” ternyata melahirkan juga media yang kegenitan dengan memberi ruang perselingkuhan di medianya. Atas nama kebebasan pengelola suatu media bebas menciptakan rubrik-rubrik atau liputan yang bisa ditransaksikan kepada penguasa dan politisi.

Sebut misalnya rubrik opini yang disiapkan di halaman pertama atau halaman-halaman strategis yang bisa ditawarkan kepada politisi atau birokrat yang ingin melakukan politik pencitraan ke publik. Politisi atau birokrat yang sanggup membayar bisa mengkaveling rubrik itu untuk memuat tulisan-tulisannya sekali atau dua kali sebulan. Frekuensi pemuatan tulisan atrikel atau opini plus foto sang politisi bisa diatur sesuai nilai transaksinya. Tulisan itupun hampir bisa dipastikan yang menulis bukan sang politisi tetapi orang lain.

Sementara bisa jadi banyak politisi atau birokrat yang mampu menulis dengan baik tetapi tidak bisa membayar tidak dimuat tulisannya. Kalau ada media seperti ini, jelas sudah mengingkari etika jurnalistiknya. Tidak jujur lagi karena sejatinya rubrik opini tidak etis ditransaksikan, tidak adil lagi karena semestinya rurik opini diperuntukkan kepada siapa saja yang tulisannya layak setelah melewati tahapan seleksi redaksional, tidak benar lagi karena sudah memenuhi unsur suap atau sogok- menyogok yang tidak dibenarkan dalam demokrasi. Dalam konteks media dan politik, ruang yang bisa ditransaksikan di media hanya ruang iklan, itupun ada aturannya supaya seimbang dan memenuhi rasa keadilan dalam beriklan.

Perkembangan media seperti ini mengisyaratkan terjadinya penafsiran ganda teori pers bebas terhadap kebebasan yang ditawarkan teori ini. Penafsiran ganda yang dimaksud adalah : Pertama, penerbit pers bebas bersikap netral dan independen dalam menyikapi persoalan sosial politik yang ada di lingkungannya, tanpa ada tekanan dan intervensi dari penguasa atau kelompok kepentingan lainnya. Kedua, saat yang bersamaan setiap orang atau kelompok bisa memanfaatkan kebebasan informasi yang ditawarkan dengan menggunakan segala macam cara untuk meraih keuntungan kelompoknya. Tidak terkecuali pengelola media itu sendiri yang menjual rubrik dengan mengorbankan etika jurnalistiknya, dengan alasan klasiknya pers sebagai suatu industri membuthkan dana besar.

Kalau media massa berselingkuh dengan kekuatan 3P untuk tidak menyuarakan kejujuran dan kebenaran atau fakta yang ditemukan dengan merekayasa pemberitaan menyembunyikan kesalahan, kecurangan dan kelicikan 3P, maka itu berarti media tersebut sudah mengingkari etika juranalistiknya yang harus mengedepankan kejujuran, kebenaran dan keadilan. Media yang mengingkari etika jurnalistiknya secara tidak langsung sudah berproses menjadi racun demokrasi, karena etika jurnalistik senapas dengan nilai-nilai dasar demokrasi yang harus selalu mengedepankan kejujuran, kebenaran, keadilan dan transparansi di tengah kehidupan masyarakat. Media seperti inilah yang ikut menjerumuskan masyarakat mengambil keputusan yang salah.

Penulis masalah politik Perancis Alexis de Tocquelville menyebut “pers yang bebas sebagai oksigen demokrasi”. Anda tidak bisa membaca surat kabar yang sesungguhnya tanpa demokrasi, dan Anda tidak akan bisa punya demokrasi, tanpa surat kabar. Demikian kata Alexis  de Tocquelville ketika berkunjung ke Amerika 200 tahun lalu. Kalau pendapat Alexis ini dipakai sebagai pisau analisis membedah perkembangan modernisasi media massa, bisa di justivikasi bahwa media yang menafsirkan ganda “teori pers bebas” untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan publik, maka media itu sudah menjadi racun demokrasi.

Menyediakan informasi yang tidak jujur dan berat sebelah berarti memberi ruang gerak kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi politik yang tidak efektif. Terlebih berita media cetak bisa membantu pembaca merumuskan pendapatnya untuk kemudian menentukan pilihannya. Kesimpulan yang diambil berdasarkan data yang direkayasa kebenarannya, bisa menjerumuskan masyarakat dalam menentukan pilihan yang salah. Dalam konteks politik, liputan berita yang partisan bisa membuat para calon pemilih kehilangan akal sehatnya karena kekurangan informasi yang berimbang untuk menentukan pilihannya.

Menurut Yasraf A Piliang, kuatnya kepentingan ekonomi dan kekuasaan politik inilah yang sesungguhnya menjadikan media tidak dapat netral, jujur, adil, obyektif, dan terbuka (sebagaimana prinsip dasar demokrasi). Akibatnya, informasi yang disuguhkan oleh media telah menimbulkan persoalan obyektifitas pengetahuan yang serius pada media itu sendiri. Kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuasaaan politik akan menentukan apakah informasi yang disampaikan oleh sebuah media mengandung kebenaran atau kebenaran palsu, menyampaikan  objektivitas atau subjektivitas, bersifat netral atau berpihak, mempresentasikan fakta atau memelintir fakta, menggambarkan realitas atau mensimulasi realitas. Jadi ketika rana publik dikuasai oleh politik informasi yang menjadikan informasi sebagai alat kekuasaan, media menjelma menjadi perpanjangan tangan penguasa dengan menguasai ruang publik, seperti yang terjadi pada pers di era Orde Baru.

Pers partisan sesungguhnya berkembang ketika media dikendalikan oleh dua kepentingan utama, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Oleh Yasraf disebutnya sebagai hiperealitas media, yaitu penciptaan realitas-realitas artifisial di dalam media yang menciptakan realitas (kebenaran, fakta) tandingan, dan pada tingkat tertentu realitas media ini tanpak lebih dipercaya dari realitas yang sesungguhnya. Didalamnya obyektifitas, kebenaran, keadilan, dan makna sebagai kepentingan publik dikalahkan oleh subyektifitas. Setiap hal bisa digeneralisasi dan direduksi untuk kepentingan kelompok tertentu. Media boleh jadi mencoba untuk mempresentasikan peristiwa-peristiwa secara objektif, jujur, adil, dan transparan, akan tetapi berbagai bentuk tekanan dan kepentingan ideologis tersebut telah menyebabkan terperangkap ke dalam politisasi media (subyektivitas, kepalsuan, ketidakadilan, dan keberpihakan) yang merugikan publik.

Menurut Robet Dahl, warga negara tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan politik jika seluruh informasi yang dapat mereka peroleh diberikan oleh satu-satunya sumber, katakanlah oleh pemerintah, partai politik, faksi, atau kepentingan lainnya (kepentingan ekonomi dan politik). Dalam hal ini, subyektifitas, kepalsuan, ketidakadilan, dan keberpihakan, sebagai kerakter utama pers partisan jelas menghambat proses pembangunan demokrasi yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebebasan, dan keadilan. Dalam konteks ini, pers kemudian menjadi racun demokrasi.

Di tengah keraguan kita terhadap tiga institusi utama demokrasi negeri ini (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif), semoga Group Jawa Pos yang dinobatkan menjadi Newspaper of the Year world Young Render Prize 2011 di Wina Austria, tetap menjaga konsistensinya menjadi pilar keempat demokrasi, dan tidak menjadi racun demokrasi. (*)

(Catatan Untuk Group Jawa Pos Peraih Newspaper of the Year, World Young Reader Prize 2011)

Padang Ekspres • Selasa, 11/10/2011


 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.