Politikus Jalangkung

Politikus Jalangkung

Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif SIPIL INSTITUT)

 

Dalam beberapa perdebatan tentang demokrasi, tidak jarang mengemuka bahwa “demokrasi bukanlah terbaik dari semua sistem pemerintahan yang ada sepanjang sejarah, tetapi demokrasi merupakan yang buruk dari yang terburuk”. Maksudnya karena tidak ada lagi yang lebih sedikit buruknya dari demokrasi, maka serta-merta demokrasi menjadi inspirasi bagi penghayal kebebasan untuk diperjuangkan.

Itulah filosofi dasar demokrasi yang menempatkan kebebasan sebagai harga mutlak yang harus disebar ke setiap sudut dan ruang kehidupan rakyat. Karena itu, negara yang baru saja melakukan redemokratisasi (hijerah bentuk pemerintahan dari sistem otoriterianisme ke sistem demokrasi) pasti rakyatnya mengalami yang namanya euforia demokrasi (memanfaatkan kebebasan berlebih) yang terkadang tidak terkendali.

Sehingga tidak perlu merasa apriori menyikapi pengumuman KPU pusat yang meloloskan verifikasi 34 partai politik untuk bertarung pada pemilu 2009, karena itu masih salah satu bentuk euforia demokrasi di Indonesia. Begitu pula tidak perlu terkesima ketika beberapa individu yang selama ini tidak pernah kedengaran namanya tiba-tiba saja muncul menjadi aktor/aktris di pangung teatrikal politik Indonesia, terlebih menjelang pemilu 2009.

Entah sependapat atau tidak, politikus dadakan ini saya coba personafikasikan dengan jalangkung (datang tak diundang pergi tak diantar). Ia muncul tiba-tiba karena didukung oleh faktor modal sendiri atau gabungan modal dari komunitas tertentu tanpa memiliki jaringan-jaringan sosial di tengah masyarakat. Politikus jalangkung ini mencoba memanfaatkan euforia demokrasi untuk ikut bertarung dalam perebutan kekuasaan dengan harapan suara rakyat dapat diarahkan.

Untuk mengkatrol popularitasnya, politikus jalangkung ini biasanya tidak segang-segang menghamburkan uang ke dalam pasar demokrasi. Dengan setumpuk modal yang dimiliki ia sanggup  membangungkan orang tidur sekalipun untuk menatap gambar dan foto dirinya di media elektronik dan di media cetak. Hampir semua ruang dan waktu bisa dibeli untuk menyapa rakyat secara dadakan. Spanduk tergantung di setiap sudut kota untuk memproklamirkan dirinya sebagai orang yang lebih sempurna dibanding orang lainnya. Brosur disebar ke pasar-pasar tradisional, warung kopi , kedai, dan tempat-tempat srategis lainnya. Baju kaos bergambar dirinya sebagai pemimpin masa depan dibagikan gratis, dan masih banyak lainnya yang tiba-tiba serba gratis.

Dalam literatur ilmu politik, teori kepura-puraan Machiavelli bisa dipakai untuk menyikapi bergentayangannya politikus jalangkung menjelang digelarnya pasar demokrasi terbesar republik ini pada pemilu 2014. Kata Machiavelli, setiap penguasa (politikus) harus pintar “hidup dalam kepura-puraan”. Pura-pura empati, bermoral, sopan, santun,  pintar, bersih, dan berbudi luhur. Tiba-tiba murah senyum menebar pesona, tiba-tiba berbudi luhur menyapa setiap tetangga, tiba-tiba empati suka menyumbang, tiba-tiba menyantuni anak yatim piatu, dan banyak lagi serba tiba-tiba yang membuat rakyat terkesima memandang sosoknya.

Dengan uang, politikus jalangkung bisa saja terus membangun popularitasnya, tetapi karena sifatnya dadakan maka tidak pernah bisa menjadi idola. Karena untuk menjadi idola dihati rakyat tidak bisa instant, butuh waktu yang relatif lama untuk melahirkan pemikiran cemerlang dan karya-karya nyata. Disinilah kelemahan dasar politikus dadakan, ia tidak menyadari kalau menjadi populer berbeda kalau menjadi idola. Populer belum tentu menjadi idola, sementara idola sudah pasti menjadi populer.

Dalam industri politik, pasar demokrasi selalu mencari tokoh idola (merakyat) bukan sekedar popularitas. Hal ini disebabkan, karena antara idola dan popularitas punya selisih harga yang tinggi. Secara psikologis, seorang idola sudah pasti mempunyai nilai lebih atau daya tarik tersendiri yang memancarkan pesonanya. Seorang idola, sudah pasti mempunyai banyak pengikut (penggemar) yang mau mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh yang diidolakannya. Sementara orang yang populer belum tentu ada pengikut (penggemar), karena membunuh, merampok, memperkosa, menang undian satu milliar bisa juga menjadi populer. Seorang Artalyta Surayani tiba-tiba menjadi sangat popular karena berusaha membeli hukum, tetapi dia tidak pernah akan jadi idola.

Untuk mencari pembuktian apakah konsep idola dan populer punya selisih harga, silahkan amati fenomena munculnya beberapa artis yang menjadi pemenang dalam pilkada. Artis adalah idolah banyak orang dan bukan sekedar hanya populer. Banyak penggemarnya yang fanatik mau mengidentifikasikan dirinya dengan meniru gaya artis idolanya. Sehingga ketika sang artis idola menjajakan dirinya dalam etalase demokrasi, hampir bisa dipastikan semua penggemar memilihnya. Penggemarnya akan menjadi juru kampanye (jurkam) efektif yang akan membawa suara untuk kemenangan tokoh idolanya, saat yang bersamaan popularitas kandidat lain tenggelam tak berbekas.

Memang ada artis yang masuk kategori politikus dadakan, tetapi mempunyai modal dasar karena sudah lama menabung suara di bank memori penggemar yang  mengidolakannya. Tabungan suara itu terus berbunga suara sepanjang sang idola menjaga konsistensi etika perilaku dan komunikasi sosial ke penggemarnya. Lain halnya politikus dadakan dari latar belakang berbeda yang hanya memanfaatkan euforia demokrasi. Walaupun ia dapat membeli popularitas dengan dukungan modal yang dimiliki, tetapi sebelumnya tidak mempunyai tabungan suara. Popularitas politikus dadakan hanya bersifat temporer dan kondisioner, karena akan hilang dengan sendirinya tak berbekas setelah pasar demokrasi kembali ditutup.

Untuk menyikapi munculnya berbagai kerakter politikus dadakan yang menjual kecap di pasar demokrasi, maka rakyat sebagai konsumen produk keputusan politik  harus menjadi pemilih yang kalkulatif. Maksudnya pemilih yang bisa mengkalkulasi untung ruginya memilih seorang politikus, baik yang akan duduk di lembaga legislatif maupun politikus yang masuk bursa pilkada dan pilpres. Sekali rakyat salah membeli (memilih) politikus / partai politik, maka sistim ketatanegaraan kita mengharuskan menunggu lagi lima tahun untuk melakukan perobahan.

Karena itu, kita perlu mendengarkan pesan Bang Napi “waspadalah-waspadalah-waspadalah” dalam menentukan pilihan. Pesan bijak ini perlu dimaknai, karena sekarang masanya politikus memakai topeng menyembunyikan wajah sebenarnya. Ibarat mau menantu, para politikus rajin pergi ke salon-salon kecantikan sebagai persiapan datang melamar rakyat. Begitulah nasib rakyat, hanya disayang, dibelai, dipeluk, digendong dan ditimang-timang pada waktu kampanye. Setelah itu rakyat kembali dibohongi, dibodohi, ditindas, dan bahkan dijajah lagi. Lalu apakah rakyat ditakdirkan lahir untuk dibohongi? Jangan tanya kepada politisi yang hapir semuanya menganut paham bohongisme, karena jawabannya pasti bias!

 

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.