Potensi Konflik dalam Pilkada

Potensi Konflik dalam Pilkada

oleh: Syaiful Ardi, S.Sos, M.Hum (Pengajar Ilmu Politik Univ. Ekasakti)

 

Perubahan berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah  menarik untuk  dikaji dan dialisis. Menjadi menarik, karena setiap perubahan selalu menjanjikan kearah yang lebih baik, walaupun belum jelas ujung pangkalnya. Lihat saja undang-undang (UU) Nomor  22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan lagi dengan undang-undang (UU) No 32/2004. Nampak dengan jelas bahwa penyempurnaan itu tidak terlepas dari janji yang digariskan  dalam pasal demi pasal pada undang-undang tersebut.

 

Salah satu pasal yang menjadi kajian dalam tulisan ini adalah proses pemilihan kepala daerah secara langsung (lihat bagian kedelapan tentang pemilihan kepala daerah dalam UU 32 Tahun 2004). Apapun alasan penyempurnaan itu, tentu saja sudah dikaji dengan cara konfrehensif setelah menerima masukan dari berbagai pihak. Tentu saja tidak terlepas dari beberapa pengalaman dari undang-undang pemerintahan daerah terdahulu.

 

Namun sangat disayangkan, kajian yang begitu mendalam sepertinya tidak memberikan pengaruh yang berarti ketika undang-undang ini diinplementasikan. Kenyataan tersebut terlihat jelas dalam beberapa kasus pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat propinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Ketika KPUD sudah memutuskan pemenangnya, bersamaan dengan itu kandidat yang kalah pasti melakukan perlawanan dengan segudang alasan yang dicari-cari.

 

Jika hanya para kandidat yang konflik (kandidat yang menang dan yang kalah) mungkin tidak terlalu dipersoalkan, tetapi yang menjadi masalah adalah pendukung dari masing-masing kandidat berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Terlebih ada fenomena pasca pemberlakuan undang-undang (UU) No. 32/2004 terjadi migrasi kekerasan dari negara ke masyarakat. Semula hanya militer sebagai lembaga resmi berhak memonopoli pengunaan tindakan kekerasan atas nama negara, tetapi sekarang beberapa kelompok dalam masyarakat mengambil kewenangan itu. Pertanyaan kemudian yang perlu dikedepankan, kenapa konflik begitu gampang terjadi pasca pilkada. Apakah elite politik tidak menyadari kalau tindakannya yang tidak demokratis bisa memproduksi kekerasan di tengah masyarakat.

Belum Dewasa Berdemokrasi

 

Secara teoritis, demokrasi satu-satunya sistem pemerintahan yang paling menjanjikan distribusi keadilan dan kebebasan yang merata bagi seluruh rakyat. Setiap orang bebas memberikan pendapatnya, bebas berkumpul dan berserikat, bebas menjalankan sariat agama dan banyak lagi kebebasan lainnya yang dijamin konstitusi. Namun ketika demokrasi yang memproduksi kebebasan memasuki wilayah oprasional di lapangan, maka dia akan mengalami banyak benturan.

 

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru telah menjadi pintu masuk proses redemokratisasi di Indonesia. Euforia demokrasi melanda semua elemen bangsa setelah merasa terkungkung selama kurang lebih 32 tahun pemerintahan otoritarianisme Soeharto. Euforia demokrasi ternyata melahirkan manusia-manusia bebas yang cendrung memiliki kesenangan melanggar rambu-rambu yang dipasang dalam wilayah demokrasi. Akibatnya kebebasan yang tidak terkendali bukannya bisa melahirkan tata kehidupan yang baik, tetapi justru melahirkan manusia-manusia pragmatis yang memetingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain.  Padahal salah satu esensi demokrasi adalah bagaimana hidup dalam kebersamaan dengan mengedepankan rasa sportifitas yang tinggi.

 

Kongkritnya, dapat kita lihat pada beberapa kasus pilkada. Hampir semua pilkada yang digelar diseluruh Indonesia melahirkan konflik. Hal ini disebabka, karena para elite politik yang terlibat dalam perebutan jabatan dan kekuasaan belum dewasa dalam berdemokrasi. Kedewasaan berdemokrasi ditandai dengan adanya rasa “sportifitas” yang tinggi untuk mengakui keunggulan orang lain dan menerima kekalahan dengan lapang dada tanpa mencari kambing hitam. Dalam pasar demokrasi, berlaku hukum alami politik yaitu “ada yang menang dan ada yang kalah”. Persoalanya kemudian hampir semua elite politik yang masuk bursa pilkada nampaknya hanya siap untuk menang, tetapi tidak siap untuk kalah. Sikap itulah yang berpotensi memproduksi konflik (kekerasan) di dalam mayarakat.

Proses Belajar yang Berbeda

 

Teoritisi demokrasi Robert Dahl mengatakan bahwa proses demokratisasi dalam suatu negara akan mengalami tantangan jika dihadapkan pada masyarakat yang multi kultural. Sebaliknya lembaga-lembaga demokratis akan lebih mungkin berkembang dan bertahan lama di sebuah negara yang secara budaya agak homogen. Indonesia bukan hanya masyarakatnya multi kultural, tetapi juga multi etnis. Jadi kalau kita berpijak pada pendapat Dahl tersebut, betapa besarnya potensi konflik di republik ini.

 

Didalam satu etnis  saja masih terdapat kelompok dan bahkan sub kelompok yang berbeda budayanya. Keragaman budaya sering terbentuk karena perbedaan bahasa, agama, ras, idetitas etnis, wilayah dan terkadang ideologi. Para anggotanya menurut Dahl berbagi sebuah identitas bersama dan ikatan emosional. Mereka secara tegas membedakan “kami” dari “mereka”.

 

Perbedaan tersebut dilahirkan oleh proses belajar yang berbeda dari masing-masing etnis itu. Sejak lahir setiap manusia ditempa oleh suatu proses belajar yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya (internalitation process). Mereka belajar pola-pola yang diterapkan dalam keluarga itu. Semakin besar dia, semakin luas pulah tempat atau area proses belajar itu, seperti masyarakat, lingkungan sekolah dan lain-lain sebagainya.

 

Jika mengacu kepada tingkat pendidikan, dari seribu orang misalnya, maksimal mereka yang menuntut ilmu keluar dari lingkungan tempat belajarnya semula (lingkungan budayanya) paling banyak sekitar 50 orang. Setelah mereka menamatkan pendidikan, mereka justru tidak kembali lagi kepada lingkungan budayanya semula, sehingga secara tidak langsung mereka yang diharapkan sebagai agen perubahan dari dalam masyarakat asalnya itu tidak bisa terwujud.

 

Akhirnya apa yang terjadi, komunitas kecil yang berpendidikan tersebut menjadi manusia-manusia kerdil yang beranggapan mereka yang paling hebat dari yang lainnya. Mereka bangga dengan kelompoknya, dan memandang kelompok etnis dan budaya yang lainnya kurang. Jadi ketika ada kelompok lain yang lebih maju (menang) dari mereka, rasa superior kelompok yang kalah itulah yang muncul  kepermukaan.

 

Kondisi seperti inilah yang terjadi dihampir semua pemilihan langsung kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia. Ketika seorang kandidat memenangkan pilkada, maka kandidat yang kalah mengakomodasi kelompoknya untuk melakukan perlawanan. Tercatat beberapa kasus kandidat yang tidak mau menerima kekalahan, justru memproduksi konflik horisontal yang melibatkan massa rakyat.

Solusi Cerdas

 

Walaupun Dahl sudah memberi argumentasi dengan data-data dibeberapa negara, bahwa proses demokratisasi akan banyak mengalami tantangan pada masyarakat yang multikultural, tetapi bukan berarti bangsa Indonesia yang sangat mulitikultural dan multietnis harus pesimis dalam membangun demokrasinya. Karena beberapa negara yang juga terkenal multikultural seperti Amerika Serikat, Swiss, Belgia, dan Kanada, bisa mengendalikan keanekaragaman budaya untuk hidup dalam kebersamaan dengan cara konsolidasi, negosiasi, dan kompromi. Hal ini penting, karena ketika bangsa ini memilih demokrasi, maka semua warga negara harus terbuka menerima perbendaan tanpa ada yang merasa dikalahkan. Kelompok elite politik harus menyadari bahwa pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang kompromistis.

 

Konflik memang tidak bisa dihindari di wilayah demokrasi yang masyarakatnya multikultural, terlebih kalau elite politiknya tidak memiliki kedewasaan dalam berdemokrasi. Tetapi paling tidak menurut Cohen dalam manajemen konflik, bagaimana kita bisa secara cerdas meminimalisir konflik itu sendiri. Dalam konteks pilkada, setiap kandidat harus memiliki modal dasar demokrasi yaitu “Sportifitas” mengakui keunggulan orang lain dan menerima kekalahannya dengan lapang dada tanpa mencari kambing hitam.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.