Revolusi Pemilihan Caleg 2014

Revolusi Pemilihan Caleg 2014
(dari Perempuan oleh Perempuan untuk Perempuan)
Ruslan Ismail Mage (Direktur Eksekutif Sipil Institut)

“Tidak ada bukti bahwa kwalitas otak perempuan itu kurang dari kwalitas otak laki-laki, atau ketajaman otak perempuan kalah dengan katajaman otak laki-laki. Kwalitasnya sama, ketajamannya sama. Hanya kesempatan yang tidak sama, kesempatan berkembangannya yang tidak sama. Justru kurang dikasihnya kesempatabn oleh sistem itulah, kita wajib beriktiar membongkar ketidakadilan masyarakat terhadap kaum perempuan.” (Bung Karno 1963).

Pernyataan Bung Karno inilah yang menginspirasi Sipil Institut vokus melakukan pemberdayaan politik perempuan menuju 2014. Terlebih posisi negara sekarang berada di persimpangan jalan, apakah demokrasi bisa maju ke depan atau justru mundur digulung gelombang balik demokrasi. Karena itu, negara bangsa dan daerah membutuhkan pemikiran bernas dari kaum perempuan.  Pertanyaan kemudian yang harus dikedepankan, perempuan seperti apa? Yang pasti bukan perempuan seperi Angelina Sondakh, Miranda Gultom, Nunun Nurbaeti, Wa Ode Nurhayati, Malinda Dee, dan Mindo Rosalina Manulang. Negeri kaya berlebel negara terancam gagal ini membutuhkan perempuan tangguh, cerdas dan visioner seperti Kartini.

Kalau Kartini dikenal sebagai pejuang hak-hak dan emansipasi perempuan  serta kesetaraan gender, maka perempuan saat ini harus menjadi pejuang dan pembebas bangsa Indonesia dari belenggu dan jeratan korupsi. Semua perempuan wajib  membumikan sikap perlawanan terhadap mentalitas dan perilaku korup. Alasan perjuangan gigih Kartini perlu dikontekstualisaikan ke dalam diri setiap perempuan untuk melawan korupsi.

Persoalannya kemjudian, tantangan politisi perempuan jauh lebih berat dibanding politisi laki-laki. Tantangan terberatnya adalah pemilih perempuan kurang atau tidak mau memilih caleg perempuan. Disampaing itu pe­rempuan hanya dijadikan subordinasi yang ter­struk­tur dengan alasan bersembunyi di balik kua­litas yang standarnya tidak jelas dan hanya ber­dasarkan asumsi ber­sifat patriarki.

Revolusi Pemilihan Caleg 2014

Kalau Kartini dikenal sebagai pejuang hak-hak dan emansipasi perempuan  serta kesetaraan gender, maka perempuan saat ini harus menjadi pejuang dan pembebas bangsa Indonesia dari belenggu dan jeratan korupsi. Semua perempuan wajib  membumikan sikap perlawanan terhadap mentalitas dan perilaku korup. Alasan perjuangan gigih Kartini perlu dikontekstualisaikan ke dalam diri setiap perempuan untuk melawan korupsi.

Persoalannya kemjudian, tantangan politisi perempuan jauh lebih berat dibanding politisi laki-laki. Tantangan terberatnya adalah pemilih perempuan kurang atau tidak mau memilih caleg perempuan. Disampaing itu pe­rempuan hanya dijadikan subordinasi yang ter­struk­tur dengan alasan bersembunyi di balik kua­litas yang standarnya tidak jelas dan hanya ber­dasarkan asumsi ber­sifat patriarki.

Menyikapi kondisi sosial, politik dan ekonomi yang selalu menempatkan perempuan sebagai subordinasi itu, membuat Sipil Institut menawarkan konsep REVOLUSI PEMILIHAN CALEG 2014 (dari Perempuan oleh Perempuan untuk Perempuan), yang menekankan pemberdayaan organisasi perempuan dalam meningkatkan elektabilitas politisi perempuan. Tanpa revolusi ini maka terlalu sulit politisi perempuan bisa mengalahkan politisi laki-laki. Untuk melakukan revolusi ini langkah pertama yang harus dilakukan adalah menganalisa tantangan dan peluangnya.

Tantangan Politisi Perempuan

  1. Nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di tengah masyarakat masih menempatkan laki-laki sebagai superior mengakibatkan posisi perempuan menjadi inferior dan termarginalisasikan. Implikasinya dalam proses-proses pengambilan keputusan baik formal maupun informal termasuk komunitas perempuan pemilih yang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak memilih perempuan. Tradisi yang mewajibkan perempuan mengurus urusan rumah tangga, atau tradisi yang melarang perempuan mengemukakan pendapat dalam kondisi apa pun.
  2. Struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas dua (Subordinasi) atau pelengkap, akibatnya relasi laki-laki dan perempuan baik dalam kontek hubungan keluarga (suami-istri) maupun relasi gender pada umumnya menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus menerima (obyek) daripada sebagai subyek.
  3. Sumberdaya keuangan yang dimiliki perempuan kurang mendukung dalam aktivitas politiknya, sebab perempuan memiliki daya dukung keuangan lebih sedikit jika dibandingkan dengan sumber daya keuangan yang dimiliki laki-laki. Akibatnya sistem kapitalisasi politik yang berkembang pesat di Indonesia semakin mempersempit peluang politisi perempuan masuk dalam proses pengambilan kebijakan.

Peluang Politisi Perempuan

  1. Masyarakat sudah mulai mengalami pergeseran paradigma berpikir patriarki yang konservatif ke dalam paradigma berpikir inklusif dan elegan yang dapat menerima nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  2. Proses-proses pengambilan keputusan politik yang semakin demokratis sejalan dengan semakin meningkatnnya pemahaman hak-hak politik warga Negara termasuk hak-hak politik perempuan, sehingga akan terjadi kontestasi politik yang sehat.
  3. Pendidikan masyarakat semakin tinggi dan daya kritis makin meningkat serta derasnya arus informasi global menjadikan pola pikir masyarakat semakin cerdas dan terbuka serta selektif terhadap isu-isu gender yang tidak produktif.
  4. Pertumbuhan industri pers yang semakin tinggi baik cetak, elektronik, terlebih fenomena media sosial yang semakin familiar, dapat menjadi peluang bagi politisi perempuan menunjukkan eksistensinya dalam mendulang suara pada pemilu 2014.

Peran Organisiasi Perempuan dalam Politik

Secara historis tidak ada restorasi (perubahan menuju kebaikan) yang terjadi di dunia sejak jama Nabi sampai sekarang tanpa keterlibatan perempuan. Perempuan selalu mengambil peran dalam setiap perubahan sesuai tuntutan jamannya. Aisyah Radiallahu Anha (Istri Nabi) seorang perempuan pembelajar, intelektual sejati yang selalu menjadi teman diskusi Nabi dalam berjuang menegakkan agama Allah. Begitu pula Hadijah Radiallahu Anha (Istri Nabi) seorang perempuan pengusaha kaya yang menghabiskan hartanya untuk mendukung perjuangan Nabi menyebarkan agama Allah. Demikian seterusnya peradaban manusia disusun dan dikembangkan sampai abad modern ini selalu melibatkan peran sentral perempuan. Lalu bagaimana di Indonesia?

Di jaman Orde Baru yang sentralistik perempuan terus diberikan peran yang strategis. Perempuan diberi tiga wadah organisasi untuk menyalurkan perannya membangun bangsa. Ketiga wadah organisasi perempuan itu adalah (1) Dharma Wanita untuk menampung istri-istri Pegawai Negeri Sipil, (2) Dharma Pertiwi untuk menampung istri-istri tentara dan polisi, (3) PKK untuk menampung wanita dalam lingkungan sosialnya. Kemudian pasca reformasi oraganisai-organisasi perempuan semakin berkembang dengan segala aktifitasnya untuk memberi konstribusi menuju perbaikan bangsanya. Khusus di dunia politik dibentuk KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) untuk menampung perempuan yang memilih jalur politik dalam membangun bangsanya.

 

Revolusi Pemilihan Caleg 2014

Semua peluang yang ada ditambah dukungan konstitusi yang kuat tidak ada gunanya tanpa melakukan revolusi pemilihan caleg menuju 2014. Hal ini disebabkan, karena sistem politik demokrasi liberal yang membudidayakan kapitalisasi politik di negeri ini terbukti sukses menyingkirkan politisi perempuan keluar arena. Untuk melakukan revolusi pemilihan caleg ini dibutuhkan mesin penggerak yang bisa merubah persepsi kemudian memberdayakan pemilih perempuan. Mesin penggerak yang dimaksud adalah seluruh organisasi perempuan dengan segala jaringan yang tersebar sampai ketingkat RW/RT.

Untuk membangkitkan peran organisasi perempuan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, harus memahami konsekuensi demokrasi bagi warga negara. Menurut Robert Dahl “warga negara yang diam adalah berkah bagi pemerintahan yang korup dan racun bagi demokrasi”. Artinya kalau organisasi perempuan ingin memberi kontribusi perbaikan kehidupan politik bangsa dan daerahnya, maka tidak boleh diam lagi membiarkan rakyat hanya dibodohi dan dibohongi oleh politisi-politisi yang bermental korup. Diam berarti secara tidak langsung memberi andil besar rusaknya bangsa dan daerah ini. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan organisasi-organisasi perempuan dalam melaksanakan revolusi pemilihan caleg menuju 2014.

  1. Di tahun politik ini seluruh organisai perempuan harus menciptakan perasaan “kolektifitas sosial” yang sama dengan pemilih perempuan dan politisi (caleg) perempuan. Sejenis perasaann yang memiliki nasib dan tanggung jawab serta nilai-nilai moral yang sama untuk membangun bangsa dan daerah.
  2. Seluruh organisasi perempuan harus “bersatu dalam perbedaan”. Maksudnya organisasi boleh berbeda, warna jaket boleh berbeda, suku boleh berbeda, bahasa boleh berbeda, agama sekali pun boleh berbeda, tetapi suara perempuan tetap sama yaitu mengusung politisi (caleg) perempuan. Sikap ini penting, karena yang memahami persoalan perempun hanya perempuan bukan laki-laki. Jangan pernah bermimpi politisi laki-laki ihlas dan mau memberi jalan kepada politisi perempuan melenggak-lenggok masuk wilayah kekuasaan.
  3. Seluruh oraganisasi perempuan harus menjadi “konsultan politik” pemilih perempuan untuk memilih politisi (caleg) perempuan. Selama ini pemilih perempuan hanya dimanfaatkan ketidaktahuannya memilih wakilnya. Pada dasarnya bukan karena pemilih perempuan tidak tertarik memilih politisi (caleg) perempuan, tetapi karena tidak ada yang vokus memberikan pendidikan politik kepada perempuan. Kalau oraganisasi perempuan bisa konsisten melakukan pendampingan dan mengajarkan pemilih perempuan untuk memilih politisi (caleg) perempuan dengan segala kelebihannya, maka kuota 30% di parlemen bisa terpenuhi.

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.